Waspadai Penurunan Hasil Panen Gabah

» Bulog diharapkan bisa mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) 2,4 juta ton.

» Biaya produksi musim ini meningkat seiring kenaikan harga pupuk dan harga BBM.

JAKARTA - Pemerintah diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya penurunan stok hasil panen gabah pada musim panen tahun ini. Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwijono Hadi Darwanto, Minggu (5/3), mengatakan saat ini harga beras di pasaran cenderung akan turun karena sebentar lagi petani akan memasuki panen raya.

Namun demikian, ada kemungkinan panen raya periode sekarang hasilnya kurang baik akibat banjir dan banyak hujan sehingga pengeringan padi untuk digiling menjadi beras tidak optimal.

"Ada kemungkinan hasil panen raya pada musim panen raya kali tidak begitu bagus. Rendemen secara umum bisa turun karena gabah kering susah dioptimalkan. Ini yang harus dicermati bersama-sama baik oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan juga Bulog yang diserahi tugas untuk menyerap beras petani," kata Dwijono.

Berkaitan dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada intinya, menurut Dwijono, adalah bagaimana kepentingan petani dan konsumen bisa diseimbangkan.

"Jangan sampai salah satu dikalahkan," katanya. Untuk itu, secara teknis, penyerapan beras untuk SPHP harus kualitas premium lebih banyak daripada kualitas medium. Tujuannya adalah harga di level petani tidak terganggu.

"Terakhir, jangan sampai ada pemborosan di Gudang Bulog yakni beras rusak dan tidak bisa dijual ke pasar lagi," kata Dwijono.

Pengamat ekonomi, Nailul Huda, mengatakan tentu kebijakan SPHP juga perlu didorong untuk memenuhi pasar komoditas beras nasional. "Harapannya adalah harga akan menurun seiring dengan banjirnya produk di lapangan," ungkapnya.

SPHP, jelasnya, perlu digencarkan lagi terutama di pasar pasar tradisional. Badan Pangan Nasional harus gencar melakukan langkah tersebut untuk membanjiri pasar. Selain itu, pihak swasta perlu didorong untuk membanjiri gerai modern. Tercatat beberapa hari ini ada pembatasan pembelian beras medium ukuran lima kilogram (kg) di beberapa minimarket.

Teknis Pembelian

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan target Bapanas itu bisa tercapai karena produksi memang tak ada kendala, tetapi untuk serapan, sangat bergantung harga dan teknis pembelian, termasuk spesifikasi dan transportasi.

Harga, katanya, beberapa bulan terakhir memang relatif lebih tinggi daripada sebelum nya. Sebenarnya, bukan harga yang mahal, tetapi lebih karena harga sebelumnya yang terlalu murah, apalagi dibandingkan biaya produksi.

Biaya produksi musim ini memang ada peningkatan, seiring dengan peningkatan harga pupuk dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kunci SPHP itu, papar Qomar, tergantung pada kemampuan serapan. Hal itu juga terkait dengan harga yang pemerintah tetapkan untuk membeli ke petani. Makanya, SPI merekomendasikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) 5.600 rupiah per kilogram (kg) agar bisa memberi untung ke petani karena biaya produksi saat ini sudah mencapai 5.050 rupiah per kilogram.

Jika tidak, Bulog bisa kalah bersaing dengan swasta sehingga bisa mengancam persediaan untuk SPHP.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada 2023 sebesar 1-1,5 juta ton, atau persisnya sebesar 1,2 juta ton. Jumlah itu merujuk pada volume operasi pasar beras 2022.

Rata-rata pasokan 100 ribu ton per bulan. Dua bulan terakhir ini sudah hampir 400 ribu ton atau lebih 200 ton. Hal itu sesuai kondisi lapangan karena pada Januari hingga Februari harga beras masih tinggi. "Panen raya juga belum serempak sehingga pengeluaran SPHP beras masih cukup tinggi," kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, pekan lalu.

Selain menargetkan SPHP beras pada 2023 sebesar 1,2 juta ton, Bapanas juga menargetkan stok akhir yang dikuasai Bulog sebesar 1,2 juta ton. Artinya, Bapanas mengharapkan Bulog bisa mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) 2,4 juta ton.

"Kami belajar dari pengalaman akhir 2022. Bagaimana pemerintah dalam hal ini Bulog, hanya memiliki cadangan 400 ribu ton. Secara psikologis, pasar bisa melihat pemerintah tidak punya stok sehingga harga menjadi tinggi," kata Maino.