APEKSI Sebut Ekosistem Ketenagakerjaan Inklusif Wujudkan Indonesia Emas

Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto menilai bahwa tersedianya ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Masalah tenaga kerja inklusif ini bukan sekedar keberpihakan kita pada saudara atau teman-teman disabilitas mendapatkan pekerjaan, tidak. Tapi ini membangun ekosistem yang jangka panjang dan komprehensif," ujarnya dalam sambutan Seminar Nasional Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif atau Inclusive Job Centre (IJC) untuk Pemerintah Kota, di Jakarta, Kamis (23/2).

Ia mengatakan, gagasan-gagasan besar pengarusutamaan tenaga kerja yang inklusif tidak bisa berhenti pada tahap komitmen politik atau MoU.

"Tapi harus kita turunkan terus dan kerjakan teknisnya," tuturnya.

Ia mengakui, untuk membangun ekosistem lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak mudah, perlu konsistensi kepala daerah untuk lebih berpihak kepada nilai-nilai inklusifitas.

Menurutnya, terdapat tiga hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka membangun ekosistem yang berpihak pada penyandang disabilitas.

Pertama, kepala daerah harus lebih konsisten untuk mewujudkan kota yang inklusif untuk semua masyarakat.

Kedua, kepala daerah harus lebih piawai berkolaborasi dengan pentahelix atau multipihak, karena tidak mungkin itu dikerjakan oleh pemerintah kota dan swasta saja.

"Ini butuh kajian, ini butuh teman-teman dari NGO, butuh edukasi untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan atau penyedia kerja. Jadisense of collaborationkita akan diuji, kemampuan kita untuk mengakomodir pentahelix," paparnya.

Dan ketiga, kata Bima Arya, adalah memaksa kepala daerah untuk bekerja secara detail.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak ketenagakerjaan yang setara.

"Maka APEKSI bekerja sama dengan GIZ melakukan Pengarustamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif atau Inclusive Job Center (IJC) untuk Pemerintah Kota," paparnya.

Ia mengatakan, IJC merupakan platform bagus yang tidak cukup dalam komitmen tetapi harus didetilkan terkait jumlah tenaga kerja yang harus diakomodir, angka yang bisa diokomodir dalam bidang ekonomi yang harus dialokasikan dalam APBD agar platform ini dapat berkelanjutan.

"Inilah yang sekarang terus kita ikhtiarkan, kita dorong agar target kita bisa tercapai dalam hal pengarusutamaan tenaga kerja yang inklusif," tutur Walikota Bogor itu.