Waspadai Gelombang PHK

JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi terjadi tahun ini. Jika tak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional.

"Harus ada langkah mitigasi yang konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi ancaman PHK. Indikasinya sudah terlihat dengan banyaknya perusahaan lokal maupun asing yang mengurangi jumlah karyawannya," tegas anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, di Jakarta, Selasa (21/2).

Menurunnya permintaan pasar luar negeri atau ekspor barang dari Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa ditengarai Netty sebagai salah satu penyebab perusahaan melakukan PHK. Berdasarkan info asosiasi perusahaan tekstil dan sepatu, permintaan ekspor tekstil turun 30 persen dan industri sepatu atau alas kaki turun 50 persen.

Karena itu, kata Netty, pemerintah perlu mencari alternatif tujuan ekspor dan meningkatkan pasar dalam negeri. "Optimalkan APBN dan APBD untuk menstimulasi pembelian produk dalam negeri agar terjadi kenaikan permintaan," jelas anggota DPR RI daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon dan Indramayu tersebut.

Menurut Netty, anggaran negara harus dikelola dengan baik sebagai instrumen yang membuat ekonomi dapat bergerak dan tumbuh sehingga badai PHK dapat diminimalkan. Dia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengawal setiap proses PHK yang terjadi di perusahaan.

"Pastikan para pekerja mendapatkan haknya sesuai peraturan. Bantu dan dampingi mereka agar segera mendapatkan hak-haknya termasuk pencairan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan hari tua (JHT)," katanya.

Peningkatan level kewaspadaan juga disampaikan oleh ekonom Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky. Dia menjelaskan di tengah tren perlambatan harga komoditas, dampak windfall pada performa net ekspor Indonesia mulai mereda.

Neraca perdagangan pada Januari 2023 tercatat surplus 3,87 miliar dollar AS, turun dari 3,96 dollar AS pada bulan sebelumnya (mtm). Ekspor pada Januari 2023 turun 6,36 persen (mtm) menjadi 22,31 miliar dollar AS sedangkan impor turun sebesar 7,15 persen (mtm) menjadi 18,44 miliar dollar AS.

"Secara keseluruhan, surplus neraca perdagangan saat ini telah menunjukkan tren penurunan sejak Oktober lalu, walaupun masih melanjutkan tren surplus selama 33 bulan terakhir," papar Teuku Riefky.

Dia mendesak pemerintah mendorong diversifikasi pasar ekspor di tengah perlambatan permintaan dari pasar-pasar tradisional. Selain meningkatkan kualitas ekspor, hilirisasi industri perlu terus didorong untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

Beri Insentif

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan perlunya kewaspadaan terhadap kondisi perekonomian global karena konflik yang terjadi masih terus berlangsung. Hal ini akan mengakibatkan disrupsi tersendiri terhadap supply chain.

"Kami di Kemenperin (Kementerian Perindustrian) berupaya memberikan kemudahan kepada para pelaku industri melalui berbagai insentif untuk mengurangi dampak yang dirasakan akibat gejolak ekonomi global," pungkasnya.