2024, Pemerintah Larang Impor Aspal

JAKARTA - Pemerintah akan melarang impor aspal mulai 2024, sejalan dengan kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun peta jalan hilirisasi aspal Buton (asbuton) dengan tujuan mengoptimalkan utilisasi, akses pasar, dan peningkatan kapasitas melalui investasi.

Di sisi kain Kementerian Pertanian (Kementan) berharap agar pemanfaatan karet alam semakin meningkat, termasuk untuk campuran aspal. Hal itu sebagai upaya mendukung penggunaan produk dalam negeri serta membantu para petani karet.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan salah satu langkah menghentikan impor aspal melalui investasi pabrik ekstraksi asbuton menjadi aspal murni dan pengembangan kapasitas pabrik asbuton murni. Kapasitas produksi diharapkan dapat mencapai 500 ribu ton pada 2027 dengan kebutuhan investasi sebesar empat triliun rupiah.

Dia menambahkan pihaknya juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan silika sebagai bahan baku industri photovoltaic (PV) solar panel dan semikonduktor. "Bahwa rantai nilai industri ini masih ada kekosongan atau belum tersedianya industri pada industri hulu dan antara. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan investasi pada rantai tersebut," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (14/2).

Dalam upaya menumbuhkan industri pengolahan silika, lanjut Agus, Indonesia memerlukan peningkatan investasi di industri metalurgical-silicon sebesar 300 juta dollar AS dengan kapasitas produksi 32 ribu metrik ton per tahun. Selanjutnya, dibutuhkan juga investasi di sektor industri polysilicon sebesar 373 juta dollar AS dengan kapasitas produksi mencapai 6.500 metrik ton per tahun.

Kemenperin juga akan memperkuat rantai nilai industri pengolahan ilmenit untuk bahan baku cat atau coating. Ilmenit merupakan mineral krisis hasil produk samping pengolahan timah, zirkon dan pasir besi yang mengandung logam sangat berharga, yaitu titanium, imbuhnya.

Untuk mendukung pelaksanaan larangan ekspor bahan mentah termasuk ilmenit pada Juni 2023, menurut Agus, perlu adanya investasi pengolahan ilmenit yang diestimasi mencapai 85,8 juta dollar AS untuk memproduksi titanium slag dengan kapasitas 33 ribu ton per tahun. "Yang nantinya diolah menjadi TiO? white pigment dengan kapasitas 33 ribu ton per tahun sebagai produk hilir," terangnya