Hati-hati, 47 Negara Jadi Pasien IMF dan Antrean Masih Berlanjut

» Tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global.

» Penggunaan anggaran harus dibarengi dengan target yang jelas dan terukur.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan kepala daerah dari seluruh penjuru Tanah Air kembali mengingatkan agar mereka tidak lengah karena sudah melalui tahun 2022 dengan baik. Presiden meminta aparat pemerintah daerah (pemda) tetap meningkatkan kewaspadaan menghadapi tantangan perekonomian global pada 2023 ini karena sudah banyak negara di dunia yang terancam bangkrut.

Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1), mengatakan sudah 47 negara telah menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF) dan masih banyak negara lainnya yang antre untuk mendapatkan bantuan lembaga keuangan multilateral itu.

"Guncangan ekonomi karena pandemi, karena perang, sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasien IMF. Kita ingat tahun 1997-1998 Indonesia sempat menjadi pasien IMF, ambruk ekonomi dan politik. Sekarang ada 47 negara dan yang lain masih antre di depan pintu IMF," kata Jokowi.

Ekonomi Indonesia saat ini, papar Kepala Negara, berada pada kondisi yang sangat baik dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 berkisar 5,2-5,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Meski meraih pencapaian yang baik tahun lalu, Presiden mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati. Tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi Indonesia dan global.

"Hati-hati semua, harus hati-hati, harus kerja keras semuanya, deteksi informasi di lapangan sehingga jangan sampai keliru membuat kebijakan sekecil apa pun," kata Jokowi.

Presiden pun meminta jajaran kementerian dan lembaga nonkementerian serta pemda untuk memiliki frekuensi yang sama dalam menghadapi situasi ekonomi. Setiap kebijakan yang dibuat, kata Presiden, harus berbasiskan pada data dan fakta di lapangan.

Berdasarkan penyampaian dari Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, sepertiga ekonomi dunia pada 2023, kata Jokowi, akan mengalami resesi.

"Negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya merasakan seperti sedang resesi, hati-hati," kata Kepala Negara.

Dari laporan IMF itu, kalau sepertiga ekonomi dunia diprediksi akan mengalami resesi berarti sekitar 70 negara.

"Situasi global masih tak mudah dan sekarang yang jadi momok semua negara adalah inflasi. Ini momok semua negara dan patut juga kita syukuri inflasi kita di angka 5,5 persen. Ini patut disyukuri berkat kerja keras semuanya," kata Presiden.

Target Tidak Jelas

Pengamat ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Esther Sri Astuti, yang diminta pendapatnya mengatakan resep agar Indonesia terhindar menjadi pasien IMF sebenarnya sangat mudah, namun sulit dimplementasikan dalam praktik keseharian.

Resepnya, kata Esther, hanya perlu melakukan efisiensi anggaran negara, lalu mengalokasikan anggaran yang tepat guna serta generate income dari pos lain selain pajak dan cukai.

"Kenapa sulit karena alokasi penggunaan anggaran yang efisien belum menjadi kultur kita," tegas Esther.

Penggunaan anggaran berdasarkan penyerapan anggaran, jelasnya, akan menstimulasi pengguna anggaran untuk menghabiskan anggaran itu tanpa target yang jelas. Padahal, penggunaan anggaran seharusnya lebih efisien dan hemat dibarengi target yang jelas dan harus dicapai.

Dihubungi terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Munawar Ismail, mengatakan belanja negara harus disalurkan ke sektor yang lebih produktif untuk mengimbangi kondisi perekonomian global yang masih lemah.

"Dana yang ada harus digunakan seproduktif mungkin supaya ekonomi tetap berputar. Ini yang akan menjaga pertumbuhan. Hal yang harus didahulukan adalah bagaimana menyelamatkan pertumbuhan dan lapangan kerja," kata Munawar.

APBN harus digunakan untuk proyek infrastruktur padat karya yang menggunakan tenaga lokal, termasuk untuk mendorong sektor pertanian. Selain itu, perlu upaya optimal menghemat devisa, dengan semakin membatasi impor komoditas pertanian yang bisa dihasilkan sendiri.

"Lebih baik anggarannya untuk memajukan pertanian dan petani kita sendiri. Dampaknya kita bisa mandiri pangan dan ekonomi desa berputar. Ini akan menguatkan ekonomi nasional," tuturnya.