Reformasi Struktural Masih Jadi Pekerjaan Rumah

JAKARTA - Pemerintah mengakui implementasi reformasi struktural masih menjadi pekerjaan rumah (PR) di Indonesia. Sebab, kondisi perekonomian global yang tak menentu bisa berimbas terhadap kelangsungan reformasi struktural ke depan.

"Ini termasuk bagaimana membangun struktur industri yang mampu bertahan atau resilien dari berbagai guncangan alam, geopolitik, maupun perkembangan teknologi," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Indonesia yang dipantau di Jakarta, Senin (8/8).

Sebagian agenda reformasi struktural, menurut Sri Mulyani, telah dilakukan melalui perubahan undang-undang dan peraturan, tetapi implementasinya perlu dipastikan berjalan. Reformasi struktural penting dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, seperti perubahan pola hidup di tengah normal baru setelah pandemi Covid-19, perubahan iklim, dan konflik geopolitik yang mengubah rantai pasok, perdagangan, serta investasi global.

"Berbagai agenda struktural seperti perbaikan produktivitas melalui perbaikan pasar tenaga kerja, infrastruktur, logistik, dan pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting," ucapnya.

Sri Mulyani menyebutkan saat ini Indonesia sebagai salah satu dari lebih dari 190 negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi persoalan berupa perang di Ukraina dan peningkatan tensi antara Tiongkok dan Taiwan. Dengan persoalan geopolitik tersebut, diperkirakan setiap negara akan melakukan review terhadap hubungannya dengan negara lain.

"Proteksionisme kemungkinan akan semakin membesar, bahkan menguat. Hubungan investasi dan perdagangan tidak lagi didasarkan pada flow of good, capital, serta manusia yang bebas," katanya.

Selain itu, negara-negara di dunia juga menghadapi persoalan perubahan iklim yang dapat meningkatkan level kerusakan akibat bencana alam sehingga reformasi struktural menjadi semakin urgen diimplementasikan.

Dorong Transformasi

Pada kesempatan lain, Kepala Perencana Kementerian PPN/ Bappenas, Jadhie J Ardajat, mengatakan transformasi ekonomi adalah strategi yang akan membawa Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi pada 2045.

"Target kita pada 2045 adalah kita akan keluar dari middle income trap to high income country," ujar Jadhie dalam G20 3rd DWG Side Event: National Development Policymaking on Decarbonization yang dipantau secara daring di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, selain membawa keluar Indonesia dari negara berpendapatan menengah menuju berpendapatan tinggi, transformasi ekonomi juga membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen setiap tahunnya pada 2022 hingga 2045.