Krisis Pangan Diperkirakan Makin Terasa pada 2023

» Pemerintah seharusnya mewujudkan kedaulatan pangan dari produk-produk lokal.

» Kebijakan pertanian dan perdagangan, jangan sampai terus-menerus merugikan petani.

JAKARTA - Dengan melihat beberapa faktor fundamental yang memicu krisis pangan global maka ancaman krisis pangan tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, tetapi diperkirakan makin terasa pada 2023 mendatang.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, mengatakan hal-hal fundamental yang menyokong krisis pangan bisa berkepanjangan hingga tahun depan salah satunya karena negara-negara eksportir pangan melarang pengiriman ke negara lain karena lebih mengutamakan kepentingan domestik.

Kedua soal proteksi hukum dari negara-negara sekutu yang melarang ekspor gas dari Russia sangat berdampak karena bahan baku pupuk yaitu gas dipasok dari negara tersebut.

"Kalau produksi pupuk turun karena suplai gas terbatas, produksi pertanian dipastikan menurun karena kurangnya pemupukan. Di situasi seperti sekarang saya kira semester dua tahun ini sampai tahun depan, krisis pangan justru akan makin terasa. Apalagi tantangan Covid-19 membuat Tiongkok melakukan serangkaian lockdown," kata Tauhid.

Untuk menghadapi situasi sulit itu, pemerintah seharusnya menyiapkan strategi yang mendorong masyarakat untuk mengubah atau mengurangi konsumsi dari produk pangan impor menjadi lebih banyak pangan lokal.

Di sisi produksi, pemerintah seharusnya memulai langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan terutama untuk produk-produk yang bisa dikembangkan di dalam negeri.

"Gandum, gula, kedelai, harus diproduksi dalam negeri atau dengan budi daya substitusinya. Nilai impornya besar dan selama ini kita sangat tergantung dengan pasokan impor," kata Tauhid.

Dalam kesempatan terpisah, Ekonom dari Center Of Reform on Economic (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan memang agak sulit memproyeksikan kapan krisis akan berhenti karena krisis pangan yang terjadi saat ini disebabkan oleh berbagai hal," kata Rendy.

Selain dipicu masalah geopolitik, gangguan produksi juga karena kondisi lingkungan atau cuaca alam yang kurang mendukung di beberapa waktu terakhir.

"Faktor geopolitik tidak ada yang bisa memastikan kapan berakhir. Selama hal tersebut tidak dapat dipastikan maka potensi kenaikan dan krisis pangan masih akan terus menghantui," kata Randy.

Dalam kondisi seperti ini, hal yang paling penting adalah memastikan pasokan pangan dalam negeri tercukupi, setidaknya sampai akhir tahun 2022. Sebab itu, penting juga memanfaatkan kemampuan produksi pangan dalam negeri.

Bisa Membenahi

Sementara itu, peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitrandi, menyatakan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Russia menunjukkan bahwa Presidensi G20 yang dipegang Indonesia dapat berperan untuk membenahi rantai pasokan pangan global.

Selain berusaha membuka komunikasi di antara kedua negara, Presiden juga berusaha mencari solusi terhadap bibit, bahan pangan, serta pupuk yang selama ini dipasok oleh Russia dan Ukraina.

Dengan kunjungan tersebut, lanjutnya, diharapkan ke depannya juga dapat membuat berbagai bahan terkait sektor pangan yang selama ini dipasok oleh Russia dan Ukraina kembali terintegrasi dengan rantai pasokan dunia.

Apalagi, Presiden Russia, Vladimir Putin, diberitakan telah memberikan jaminan keamanan pasokan pangan dan pupuk dari Ukraina dan Russia di hadapan Presiden Jokowi.

"Hal yang harus kita putuskan sekarang adalah bagaimana menjamin rantai pasokan terutama pangan, meningkatkan komitmen dan juga memobilisasi resources (sumber daya) yang kita punya di G20," kata Dandy.

Secara terpisah, Pakar Pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan krisis pangan sudah lama diprediksi sehingga harus dihadapi dengan kemandirian dan kedaulatan pangan.

"Sebagai negara yang pernah swasembada, seharusnya kita mengejar kemandirian yang kemudian bisa menjadi kedaulatan pangan. Selama kebutuhan masih digantungkan pada impor maka tentu akan sulit. Apalagi pangan, energi, air adalah sumber konflik di masa depan," kata Zainal.

Sebab itu, kebijakan pertanian dan perdagangan jangan sampai menyebabkan petani merugi. Petani tentu tidak mungkin mau menanam kalau terus-menerus rugi.

"Kalau sampai mereka berhenti, kita yang rugi karena semakin jauh dari kemandirian," pungkasnya.