Belajar dari Australia

Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengumumkan secara resmi lokasi ibu kota negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pemilihan kedua kabupaten itu sudah melalui serangkaian kajian mendalam tiga tahun terakhir. Adapun lahan yang sudah disiapkan seluas 180.000 hektare. Sedangkan total kebutuhan biaya pemindahan ibu kota mencapai 466 triliun rupiah.

Setelah pengumuman, kepastian akan pemindahan ibu kota semakin tinggi. Pemerintah kemudian mengumumkan tahapan-tahapan pembangunan hingga rencana pemindahan secara resmi tahun 2024. Pada saat itu, sebagian besar fasilitas dan bangunan sebuah ibu kota sudah terbangun.

Pada akhir tahun lalu, tepatnya 17 Desember 2019, Presiden didampingi tujuh menteri, meninjau langsung lokasi ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara. Kepala Negara meninjau tempat yang akan menjadi klaster pemerintahan ibu kota. Lokasi ini akan sangat mendukung rencana pemerintah membantu sebuah smart city, compact city dan green city. Meski berada di kawasan perbukitan, Jokowi menilai kontur lokasi klaster pemerintahan sangat bagus.

Pemerintah ingin melibatkan masyarakat seluas mungkin, terutama dalam perancangan pembangunan ibu kota. Maka, Kementerian PUPR menggelar sayembara pembuatan desain ibu kota. Pemenang juga sudah diumumkan pada 23 Desember 2019 lalu di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta.

Kelompok Nagara Rimba Nusa mendapat juara I, diikuti kelompok The Infinite City sebagai juara II dan kelompok Seribu Galur sebagai juara III. Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan, kemungkinan desan tiga pemenang itu akan dikolaborasi guna mendapatkan desain terbaik.

Bagaimana pembangunan infrastruktur di ibu kota baru? Basuki Hadimuljono pernah menjelaskan ke DPR, pembangunan itu dibagi tiga tahap. Pertama dimulai pertengahan tahun 2020. Periode 2019-2020 mendesain kawasan. Perlu ditunjukkan DPR, istana, perumahan, commercial district karena sebuah kota harus ada commercial district.

Selanjutnya dilakukan pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, drainase, bendungan, embung, air bersih, dan lainnya. Kedua pembangunan prasarana dasar, jalan-jalannya, drainasenya, air bersihnya dimulai.

Kemudian pembangunan di ibu kota baru dilanjutkan dengan perkantoran dan perumahan. Dengan begitu diharapkan pada 2024 paling lambat kementerian dan lembaga (K/L) sudah bisa pindah. Ketiga pembangunan perumahannya, setelah perkantoran selesai. Sehingga 2023-2024 sudah ada rencana pergerakan pemindahan kementerian-kementerian.

Presiden sangat serius untuk proyek pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini. Maka, dia juga mempelajari banyak pembangunan ibu kota baru negara lain dan langsung belajar dari negara bersangkutan seperti Australia. Presiden dan rombongan mempelajari tata kota Canberra sebagai bahan perbandingan.

Dalam kunjungan ke Australia 8-10 Februari ini, Di "Mount Ainslie," Presiden berbincang dengan Gubernur Jenderal (David Hurley). Dia bertanya juga ke Perdana Menteri Scott Morrison dan ke Sally Barnes, CEO National Capital Authority.

Presiden ingin mendapat sebuah bayangan kota Canberra. Di "Mount Ainslie" tersebut terdapat juga beberapa papan penjelasan mengenai "Griffin Plan" sebagai rencana awal dari Wlater Burley Griffin, arsitek yang merancang kota Canberra sebagai ibu kota berbukit dan berlembah.

Griffin merancang Canberra dalam untaian segi tiga untuk area nasional pusat di sepanjang pemandangan utama. Yakni Gunung Ainslie dan Gunung Hitam. Sisi selatan untuk kantor-kantor pemerintahan mengarah ke gedung DPR. Kemudian, di bukit yang rendah ada kantor-kantor pemerintahan, universitas, akademi militer, dan balai kota.

Presiden bukan saja mendapat informasi berlimpah mengenai pembangunan dan pengelolaan Canberra, tapi melihat langsung idealnya sebuah kota dengan perencanaan matang.