Menyambut Tahun Baru 2020

Oleh: Paulus Mujiran

Setelah hiruk pikuk di tahun politik 2019 sebentar lagi kita memasuki tahun 2020. 1 Januari 2020 merupakan momentum yang ditunggu-tunggu di seluruh penjuru dunia.

Lonceng penanda akhir tahun 2019 segera berdentang. Sebagai tahun politik sepanjang tahun 2019 memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Rasa panas sebagai tahun politik pun sisanya masih dapat kita rasakan. Setidaknya ada tiga persoalan besar yang terjadi di tahun 2019 yakni, Pertama, perjalanan tahun politik.

Kedua, meningkatnya intoleransi keagamaan dan ketiga, bangkitnya kaun milenial yang mendapat panggung besar. Berita terkait intoleransi mewarnai sepanjang tahun 2019 dengan beragam bentuknya.

Terkait tahun politik kita merasakan kegaduhan yang luar biasa semenjak masa persiapan pemilihan umum (hingga) pelaksanaan. Dari segi proses politik kita hanya memiliki dua pasang calon yakni petahana Joko Widodo yang berpasangan dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin serta Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Karena hanya tersedia dua pasang calon tak pelak polarisasi politik memecah terutama dimulai dari elit politik hingga ke akar rumput pendukung.

Begitu juga dengan pelaksanaan pemilu ketika digelar serentak untuk presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Inilah pemilu bersejarah pertama yang digelar secara serentak di tanah air semenjak Indonesia merdeka. Kerumitan pun terjadi terutama karena besarnya kertas suara yang harus dicoblos pemilih. Meski rumit namun partisipasi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) termasuk tinggi mencapai 81 persen.

Beban berat dialami oleh para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Lebih dari 2527 orang petugas KPPS meninggal dunia karena sakit dan kelelahan dan 11.239 jatuh sakit.

Tidak hanya berhenti sampai disitu, pemilu 2019 diwarnai dengan gesekan bermuatan SARA yakni suku, agama, ras, antar golongan. Maklum semenjak beberapa pilkada daerah mempermainkan isu SARA manuver politik bernuansa SARA berhasil menggiring opini publik untuk memenangkan pasangan calon.

Tak pelak strategi serupa akan terus dimainkan sepanjang menguntungkan calon yang diusung. Strategi serupa hendak diterapkan dalam pemilu terutama Pilpres. Lupa bahwa akibat bermain politik SARA memiliki dampak besar di masyarakat.

Polarisasi terpecahnya masyarakat karena isu agama lebih sulit untuk dipulihkan karena menyangkut paham dan keyakinan seseorang pada agama yang dianutnya.

Permainan isu SARA ini mendapat panggungnya di media sosial karena masing-masing pihak memiliki tim media sosial untuk saling memprovokasi.

Pragmatisme politik dijadikan sarana meraih kekuasaan dengan memecah belah anak-anak bangsa. Namun yang menarik polarisasi ini memudar setelah pemenang Pilpres yakni Jokowi-Ma'ruf Amin kemudian menggandeng kubu Prabowo Subianto dan masuk dalam kabinet.

Jika kabinet kerja periode I Jokowi diwarnai dengan oposisi yang kuat terutama dari Partai Gerindra dan PKS, maka pada kabinet Indonesia Maju justru diwarnai masuknya lawan politik ke kubu pemerintah.

Strategi Jokowi memasukkan kubu Prabowo banyak dipuji karena dengan cara rekonsiliasi di elit politik dan akar rumput mudah terbentuk. Kaum Milenial Hadirnya lawan politik di pemerintahan tidak hanya menghadirkan kesejukan namun manuver politik sebagaimana periode lalu. Karena lawan menjadi kawan dan semuanya bekerjasama untuk membangun Indonesia.

Orang pun lantas berpikir begitu mudah menghadirkan rekonsiliasi karena cukup diberikan kekuasaan. Jika masih ada kubu lawan yang berkata nyinyir lebih karena belum mendapatkan bagian dari jatah kursi kekuasaan. Kini memang riak-riak politik pasca pemilu sudah berakhir dan para pihak saatnya fokus untuk membangun bangsa.

Di periode akhir 2019 pemerintah menunjukkan perhatiannya pada kaum milenial terutama dengan penunjukan sejumlah menteri milenial serta staf khusus presiden dari anak-anak berusia milenial.

Hadirnya kaum milenial setidaknya memberi harapan proses regenerasi bangsa ini tidak akan mandek. Memang sudah saatnya pemerintah terutama menaruh perhatian lebih pada kaum milenial yang jumlahnya kian besar.

Penunjukan kaum milenial ini bukan tanpa alasan karena mereka memiliki kedekatan dengan persoalan orang muda, lebih melek teknologi informasi, inovatif dan cepat melakukan perubahan.

Sejumlah menteri milenial sudah menunjukkan gebrakannya seperti penghapusan ujian nasional. Kita semua berharap tahun-tahun mendatang adalah tahunnya kelompok milenial yang semakin akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia di masa depan.

Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2020. Setelah hiruk pikuk politik di tahun politik yang gaduh usai kita berharap di tahun mendatang dijalani lebih damai dan fokus pada pembangunan. Masa pemilu masih lama yakni 2024 menjadi kesempatan untuk lebih berkonsolidasi membangun masyarakat.

Setidaknya ada beberapa aspek yang menjadi harapan kita semua di tahun 2020. Pertama, kita semua berharap di tahun 2020 toleransi keagamaan kian dihargai. Data Imparsial menemukan terdapat 31 kasus intoleransi sepanjang tahun 2019 dengan mayoritas kasus adalah pelarangan tempat ibadah.

Sementara data Setara Institute terdapat 629 jumlah pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat selama 12 tahun terakhir. Jumlah itu mengalahkan DKI Jakarta yang berjumlah 290 kasus, dan Jawa Timur 270 kasus. Masih adanya praktek intoleransi memperlihatkan manakala potensi ketidakrukunan antar umat beragama masih dapat terjadi.

Beragama dan beribadah adalah hak yang dijamin dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga negara sekalipun tidak boleh melarang kebebasan menjalankan ibadah keagamaan. Embrio Intoleransi Pemerintah juga harus hadir dan bertindak tegas dalam radikalisme yang menjadi embrio intoleransi.

Serangkaian aksi teror dan kekerasan yang terjadi di tanah air lebih banyak disebabkan oleh radikalisme yang berwarna keagamaan. Yang meningkat belakangan ini bukan orang berlomba-lomba berbuat baik kepada sesama melainkan justru orang berlomba untuk membela Tuhan dan agama yang sejatinya tidak butuh pembelaan manusia.

Kedua, tahun baru adalah pertanda harapan. Kita berharap tahun 2020 menjadi tahun yang menjanjikan harapan. Tahun pengharapan ialah tahun dimana martabat manusia kian dihargai dan memperoleh tempat yang baik. Untuk itu diperlukan kerjasama dan bahu antar anak-anak bangsa dalam membangun tanah air.

Semoga tahun 2020 lebih menjanjikan cahaya terang yang memberi harapan dalam kehidupan bersama. Kita semua berharap di tahun 2020 mendatang menjadi lilin yang memancarkan kegelapan di tengah kepenatan kita sepanjang tahun yang sudah berlalu.

Tahun baru adalah energi pengharapan untuk mensyukuri atas anugerahnya sepanjang tahun lalu dan mendamba rahmat ilahi untuk tahun mendatanhg. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2020. Tuhan memberkati kita semua dengan kesejahteraan hidup.

Penulis Ketua Pelaksana Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata Semarang