Amendemen Perlu Kajian Mendalam

JAKARTA- Jakarta-Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat menyatakan butuh proses panjang, panjang sekali. Perlu kajian mendalam, perlu mendengarkan masukan, mencermati aspirasi dari berbagai pihak, baik yang mendukung amendemen maupun yang menolak amendemen.

"Kita tidak boleh terburuburu. NasDem membuka pintu selebar-lebarnya terhadap semua masukan dari setiap lapisan masyarakat untuk bersama- sama melakukan kajian secara komprehensif, secara menyeluruh," ujar politisi Partai NasDem itu di Jakarta, menanggapi rencana amendemen UUD 1945, Kamis (17/10).

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku mendapat pesan dari Wapres Jusuf Kalla (JK) agar MPR terbuka kepada publik dalam proses amendemen UUD 1945. Diakui, sejauh ini,sudah ada sejumlah usulan tentang amendemen UUD dari para petinggi partai politik.

"Pak JK menyarankan terbuka atas aspirasi publik aspirasi yang berkembang di masyarakat atas rekomendasi MPR periode lalu tentang amendemen (UUD 1945) terbatas dan adanya rencana hidupkan kembali GBHN," kata Bamsoet. Itu usai mengantarkan undangan pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin ke Rumah Dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).

Terbuka ke Publik

Bamsoet berjanji akan terbuka kepada publik. Ditegaskan, MPR membuka pintu selebar-lebarnya guna menampung aspirasi masyarakat yang berkenaan dengan amendemen UUD 1945. "Kami sampaikan pada JK, bahwa kami buka diri terhadap aspirasi publik," tuturnya.

Lebih lanjut Bamsoet menegaskan, MPR periode 2019- 2024 berencana mengamendemen UUD 1945. Ada berbagai usulan yang sudah masuk. Di antaranya, PDIP berharap amendemen sebatas menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sedangkan Gerindra dan NasDem berharap amendemen dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, ada usulanusulan lain yang berkembang di masyarakat. Dalam keterangan lainnya, Bamsoet menjelaskan, JK memberikan masukan soal hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara. Terlebih, saat ini tidak ada lembaga tertinggi negara, semuanya setara.

JK, ujar Bamsoet, memberikan catatan terkait fungsi pengawasan yang dilakukan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya. Bamsoet menampung semua masukan yang diberikan JK."Yang menjadi pertanyaan Pak JK, siapa mengawasi siapa. Ini yang memang perlu kita pelajari kembali gimana kedudukan MPR di masa yang akan datang diantara lembaga- lembaga lain," kata dia.

Di sisi lain, JK menyatakan akan menghadiri pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden 2019-2024. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban untuk ikut menyaksikan pelantikan Ma'ruf Amin yang akan menjadi penggantinya nanti. "Saya harus menyaksikan pelantikan baru. Saya ucapkan terima kasih dipercaya selama lima tahun terakhir," kata JK.sur/AR-3