Alasan USBN untuk Merevitalisasi Peran Guru Tidak Tepat

JAKARTA - Kritikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, terhadap rendahnya kemampuan guru dalam membuat soal ujian sekolah dan mengevaluasi siswa menuai kritikan balik. Revitalisasi terhadap peran dan kualitas guru dinilai hanya menjadi alasan pemerintah untuk menggelar Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di jenjang SD.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Said Hamid Hasan, menilai pemerintah menghalalkan segala cara agar USBN dapat diterapkan di jenjang SD mulai 2018, termasuk dengan menjadikan rendahnya kualitas guru dalam membuat soal sebagai alasan pentingnya USBN ini diselenggarakan.

"Itu alasan yang tidak tepat, hanya sekadar alasan. Bahkan, cenderung hanya untuk menganggap selama ini guru tidak mampu membuat soal," tegas Said saat dihubungi di Jakarta, Kamis (11/1).

Hal itu disampaikam Said menanggapi pernyataan Men- dikbud yang menyebut guru telah dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas sehingga tidak terbiasa membuat soal ujian sendiri untuk siswanya. Menurut Muhadjir, selama ini soal ujian dibuat oleh provinsi atau institusi tertentu seperti lembaga bimbingan belajar, atau bahkan dari lembaran kerja siswa (LKS).

Untuk itu, model USBN yang baru tahun ini diterapkan di SD, lanjut Muhadjir, akan sangat bermanfaat bagi guru untuk belajar membuat soal sendiri dalam mengevaluasi hasil belajar siswanya. "Padahal, soal yang dibuat di nasional banyak sekali kelemahan dan tidak mampu mengukur kompetensi yang dimaksudkan," sesal Said yang juga guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini.

Menurutnya, lagi-lagi dirinya melihat sekolah, guru, dan siswa dijadikan alasan yang tidak berdasar agar USBN diterapkan di jenjang SD. "Di sini kembali kita melihat sekolah, guru, dan siswa dijadikan alasan yang tidak berdasar untuk suatu kebijakan yang kolonial," tandasnya.

Menurut Said, jika guru dinilai tidak mampu membuat soal dengan benar, artinya Mendikbud percaya bahwa hasil penilaian guru SD selama enam tahun tidak benar. "Dengan perkataan lain, Mendikbud tidak percaya pada kemampuan guru dan hasil pendidikan secara nasional," ujar dia.

Salah Alamat

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi, menilai Mendikbud salah alamat jika menggelar USBN untuk tujuan meningkatkam kemampuan guru. "Karena ujian ini untuk siswa, bukan untuk guru," ujarnya.

Di sisi lain, meningkatkam kompetensi guru merupakan kewajiban pemerintah, sebab jika sampai guru-guru tidak terlatih dalam menjalankan tugasnya, akan merugikan siswa. "Cara pandang pemerintah harus diluruskan dulu," tegas Unifah.

Menurut Unifah, pelatihan guru yang selama ini diberikan belum terstruktur, bahkan tidak memiliki grand design. "Zaman dulu pernah ada pelatihan, tapi sekarang tidak ada. Design-nya mana, bagaimana klasifikasi guru, apakah sudah mengikuti zaman now. Saya belum melihat ada pelatihan seperti itu," tegas Unifah.

Secara garis besar, Unifah juga menilai USBN tidak tepat untuk diterapkan di jenjang SD. Mengingat SD masuk ke dalam bagian program wajib belajar sembilan tahun. "Di negara mana pun tidak ada ujian berstandar nasional untuk SD, karena dia usia wajib belajar, yang justru harus diberikan adalah memberi akses pendidikan yang bermutu agar semua anak bisa sekolah minimal sampai SD," tegasnya. cit/E-3