Presiden Akan Keluarkan Perpres Padat Karya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan kebijakan tentang penyaluran dana desa yang dikaitkan langsung dengan kewajiban penyerapan tenaga kerja setempat.

Peraturan Presiden (Perpres) yang masih dalam penggodokan itu nantinya akan melibatkan Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan.

"Perpres akan keluar Januari 2018," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

Dalam pertemuan itu, turut hadir Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, Staf Khusus Bidang Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit, dan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden (Setpres) Bey Machmudin.

Untuk Kementerian Desa, Jokowi menginstruksikan agar proyek padat karya tersebut minimal bisa menyedot 200 tenaga kerja di setiap desa.

Perlu diketahui, jumlah desa di Indonesia saat ini ada 74 ribu desa dan dana desa untuk 2018 sebesar 60 triliun rupiah. Dengan demikian, belasan juta tenaga kerja diharapkan akan terserap lewat proyek padat karya Kementerian Desa saja, belum kementerian yang lain.

"Bila dihitung 200 tenaga kerja kali 74 ribu desa, ada hampir 15 juta sendiri tenaga kerja yang terserap," papar Jokowi. Jokowi juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) seperti yang dilakukan pemerintah sebelumnya, sebagai cara instan untuk mengatrol daya beli masyarakat.

"Kita tidak akan beri BLT," tegas Jokowi. Jokowi menambahkan, sistem pembayaran tenaga kerja yang dilibatkan dalam proyekproyek pembangunan akan diberikan tunai.

"Mereka akan dibayar cash harian atau mingguan. Jadi, orang dibayar langsung karena kerja," tegas Jokowi Menurut Jokowi, desain program padat karya ini sedang disiapkan oleh masing-masing kementerian yang ditunjuk dan diharapkan terealisasi pada awal 2018.

Selain kementerian desa yang menggunakan dana desa dari APBN, bentuk program menyesuaikan postur anggaran masing-masing kementerian.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, menjelaskan Jokowi ingin program kerja pemerintah dikelola swadaya oleh masyarakat. Pemerintah ingin sejumlah program padat karya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan, dapat upah, sehingga daya beli masyarakat menguat. Khusus dana desa selain diarahkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, desa juga menciptakan minimun satu desa 200 orang terserap dari program pemerintah," kata Teten. Ant/AR-2