Zonasi Vs Keadilan

Dari penerapan sistem zonasi, tampak pemerintah terlalu tergesa-gesa, kurang sosialisasi, dan langsung diterapkan di seluruh Indonesia. Mestinya, ada uji coba dulu untuk beberapa wilayah. Setelah itu dievaluasi kekurangan sebelum diterapkan secara nasional.

Jika perlu dibuat klasifikasi mutu pendidikan dari setiap tingkatan. Kemudian, dilihat rasio jumlah sekolah di setiap tingkatan setiap daerah. Artinya, penerapan sistem zonasi tidak bisa langsung menyeluruh di Tanah Air. Lihat dulu prasyarat tingkat pemerataan mutu sekolah, persebaran, dan data usia sekolah tiap wilayah.

Jadi, penerapan zonasi meski dengan alasan sangat rasional dan baik, pengkajian dan sosialisasi di lapangan sangat lemah. Sistem zonasi memang sudah sangat baik diterapkan di Jepang, Australia, dan Inggris. Namun, mutu pendidikan di tiga negara tersebut sudah sangat merata.

Alasan keadilan yang sering didengungkan pemerintah juga masih bisa diperdebatkan dalam konteks kewajiban peserta didik harus mendaftar sekolah sesuai alamat rumah. Sebab, tempat tinggal, sesuai dengan kenyataan perkembangan permukiman sejumlah daerah, lebih banyak berada di pinggir kota. Jadi, persoalan jarak jangan hanya dilihat fisik, tapi psikologis juga.

Jauh-dekatnya jarak rumah dengan sekolah lebih pada persoalan psikologis, bukan fisik. Keadilan siswa juga banyak dirugikan. Sebab keharusan mendaftar di sekolah terdekat rumah, belum tentu disenangi siswa.
Halaman Selanjutnya....