Yenti Garnasih
Di satu sisi, kami juga harus melihat pentingnya pembangunan ekonomi, dalam artian, mereka tahu bagaimana memunculkan upaya-upaya pencegahan. Dari pendidikan misalnya pencegahannya harus muncul yaitu nanti harus ada masukan-masukan berkaitan dengan penguatan sistem. Misalnya, perizinan tidak boleh face to face. Harus ada penyederhanaan perizinan. Hal-hal yang seperti ini juga harus menjadi upaya pencegahan dan harus dikedepankan.
Dalam penindakan masih banyak kelemahan. Kita punya 18 kasus besar yang masih terkatung-katung dan ada beberapa tersangka yang masih tetap tersangka padahal sudah sekian tahun. Kasihan yang bersangkutan, bisa juga kasihan negara.
Kemudian, tindak pidana pencucian uang (TPPU) sangat lemah. Sekarang dari 300 kasus, hanya 15 yang kena TPPU. Artinya, paradigma hanya memenjara dengan UU tentang Korupsi, tapi tidak ada paradigma bagaimana mengoptimalkan uang milik mereka yang di penjara, diambil semua hasil korupsinya. Pelacakan tidak dikuatkan. Jadi, kami akan mencari orang yang mempunyai visi dan memahami betul bagaimana menerapkan UU tentang TPPU bersama dengan UU tentang Korupsi sedini mungkin.
Kalau ditunda-tunda seperti sekarang, kenyataannya hanya fokus pada korupsi maka uangnya akan hilang. Uang negara akan hilang. Mungkin ini juga berdampak kepada yang di penjara-penjara itu masih banyak uangnya bahkan uang itu nanti berbentuk dollar bisa untuk pendanaan kampanyenya. Mungkin bisa saja berkaitan dengan penyuapan kepada kepala Lapas.
Harus didalami narapidana yang menyuap kepala Lapas itu uang apa?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Marcellus Widiarto
Komentar
()Muat lainnya