Pelayanan ke Masyarakat Harus Maksimal

Presiden Jokowi melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yasonna H. Laoly.

Supratman dilantik di Istana Negara pada Senin (19/8) lalu yang diikuti dengan acara serah terima jabatan sehari setelahnya. Supratman merupakan Kader Partai Gerindra. Sebelum menjadi Menkumham, ia merupakan Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. Kepemimpinan Supratman di Kemenkumham hanya sekitar dua bulan.

Berikut kutipan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini, dengan Menkumham, Supratman Andi Agtas, dalam sejumlah kesempatan. Ada sejumlah isu strategis yang dibahas terkait revisi UU Pilkada yang gagal, RUU Perampasan Aset, dan program prioritasnya. Berikut kutipan wawancaranya.

Di awal kepemimpinan, apa yang Anda harapkan dari anak buah?

Kepada segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), saya minta untuk berkolaborasi demi kemajuan pelayanan publik. Jangan sampai ada perpecahan di dalam Kemenkumham karena pergantian pimpinan. Prinsip keberhasilan hanya satu yaitu kolaborasi. Tanpa kolaborasi, tidak bisa kita berhasil. Saya tidak ingin di antara kita ada perpecahan karena pergantian pimpinan.
Halaman Selanjutnya....