
Wamendikdasmen Tegaskan Guru PPPK Bisa Mengajar di Swasta
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq.
Foto: IstimewaJAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan, guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa mengajar di sekolah swasta. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru.
"Guru swasta yang telah diangkat menjadi ASN atau P3K bisa kembali mengajar di sekolah asal," ujar Fajar dalam keterangan resminya, Selasa (25/2).
Dia menjelaskan, aturan tersebut sebagai respons atas masukan dan pandangan dari banyak pihak, khususnya penyelenggara pendidikan swasta mengenai disparitas pendidikan negeri dan swasta. Pihaknya berkomitmen memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Kami hadir guna memastikan keberpihakan pemerintah dalam memastikan pendidikan bermutu untuk semua, baik di sekolah negeri maupun swasta," jelasnya.
Fajar menyadari bahwa keberadaan sekolah swasta adalah bagian dari partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sisi jumlah, sekolah swasta lebih besar dibandingkan sekolah negeri.
"Apalagi di daerah terpencil seperti daerah 3T, swasta hadir untuk membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita," katanya.
Kesejahteraan Guru
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada guru swasta. Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian pendidikan tinggi ristek dan sains (Kemendiktisaintek).
Dia menilai, saat ini perhatian terhadap guru swasta oleh pemerintah kurang, utamanya terkait kesejahteraannya. Menurutnya, poin kesejahteraan tersebut, di antaranya gaji dan tunjangan.
“Guru swasta seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan guru negeri, bahkan untuk kualifikasi dan pengalaman yang sama,” ucapnya.
Fikri meminta, tunjangan-tunjangan seperti tunjangan profesi guru (TPG) juga tidak semua dapat diakses oleh guru swasta. Tak hanya itu, kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru swasta juga masih terbatas.
“Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan karir mereka,” terangnya.
Berita Trending
- 1 Harga BBM di SPBU Vivo Turun, Pertamina, BP dan Shell Stabil
- 2 Terkenal Kritis, Band Sukatani Malah Diajak Kapolri Jadi Duta Polri
- 3 RI Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Kolaborasi AZEC
- 4 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden
- 5 Pangkas Anggaran Jangan Rampas Hak Aktor Pendidikan
Berita Terkini
-
Pasar Karbon Bergairah, 49,5 Ribu Ton CO2e Diperdagangkan Secara Global
-
Jelang Ramadhan, PLN Berikan Bingkisan Sembako Bagi Warga Dhuafa
-
TNBTS blacklist lima tahun tujuh orang pendaki ilegal Semeru
-
Bumzu Seventeen Menang Besar di Penghargaan KOMCA
-
Penutupan Rute 5D Transjakarta Kurangi Beban Halte Cawang Sentral