Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Sengketa LTS

Vietnam Perintahkan Media Promosikan Strategi Maritimnya

Foto : AFP/Vietnam News Agency

Pangkalan Kapal Selam | Kapal selam kelas Kilo “Hanoi” milik AL Vietnam sedang hendak berlabuh di pangkalan AL Teluk Cam Ranh beberapa waktu lalu. Pada Selasa (28/6), pemerintah Vietnam meluncurkan kampanye nasional untuk mempromosikan kebijakan maritimnya.

A   A   A   Pengaturan Font

HANOI - Pemerintah Vietnam telah meluncurkan kampanye nasional untuk mempromosikan kebijakan maritim yang sejalan dengan visi partai berkuasa, dengan mengeksplorasi semua perangkat hukum yang tersedia untuk membela kepentingannya di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Kampanye tersebut dilakukan saat Vietnam mengembangkan fasilitas angkatan lautnya untuk melawan kehadiran Tiongkok di wilayah lepas pantainya.

"Pada 2025, semua media domestik diharuskan memiliki bagian khusus tentang strategi maritim dan laut Vietnam, dan seluruh staf editorial mereka harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan tentang hukum internasional dan domestik tentang kelautan," demikian bunyi sebuah perintah dari pemerintah Vietnam seperti dilansir kantor beritaRFA, Selasa (28/6).

Sementara itu, pihak berwenang Vietnam telah melarang semua kegiatan wisata di dua pulau dekat Teluk Cam Ranh yang sedang menjalani pengembangan intensif menjadi pangkalan angkatan laut canggih, tempat berlabuh bagi armada kapal selamnya.

Vietnam diketahui memiliki armada kapal selam terbesar di Asia tenggara dengan enam kapal selam kelas Kilo yang dibeli dari Russia dengan biaya 1,8 miliar dollar AS.

Teluk Cam Ranh adalah pelabuhan laut dalam yang terkenal di Vietnam tengah, hanya 300 kilometer dari Kota Ho Chi Minh. Pelabuhan itu digunakan oleh Prancis dan kemudian, Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) hingga akhir perang Vietnam.

Pada 1979, Uni Soviet menandatangani kontrak selama 25 tahun atas Cam Ranh dengan Vietnam dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengembangkannya menjadi pangkalan utama bagi Armada Pasifik Soviet. Tetapi Russia kemudian menarik diri dari pangkalan itu pada 2002, dengan alasan adanya peningkatan harga sewa dan perubahan prioritas.

Hanoi sejak itu mengumumkan apa yang disebut kebijakan "3 tidak" yaitu tidak ada aliansi, tidak ada pangkalan asing di wilayahnya dan tidak bersekutu dengan negara kedua untuk melawan negara ketiga, dan itu artinya angkatan laut asing tidak akan diizinkan untuk mendirikan pangkalan di Cam Ranh. Namun, fasilitas logistik telah didirikan di Cam Ranh untuk menawarkan layanan perbaikan dan pemeliharaan kapal asing, termasuk untuk melayani kapal perang Russia dan AS.

Penyeimbang

Kehadiran Russia dapat dilihat sebagai penyeimbang untuk persaingan Tiongkok-AS di LTS, kata para analis, apalagi setelah Beijing mengklaim hak historis atas hampir 80 persen jalur air yang diperebutkan.

Dengan Tiongkok tampaknya mendapatkan pijakan di pangkalan AL Ream di Kamboja, Cam Ranh mungkin menjadi lebih penting secara strategis bagi pemain regional lainnya.

Pada 19 Juni lalu, Hanoi memprotes latihan militer Tiongkok di dekat Kepulauan Paracel, yang diklaim oleh kedua negara tetapi diduduki sepenuhnya oleh Tiongkok.

Seorang pakar dari Vietnam menyerukan penerapan dokumen hukum yang lebih aktif untuk menegaskan kedaulatan negaranya di LTS, terutama karena 2022 adalah peringatan 40 tahun Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan peringatan 10 tahun Hukum Laut Vietnam sendiri.

"UNCLOS membuka koridor hukum yang jelas bagi negara-negara untuk mempertahankan hak-hak mereka yang sah, dan konvensi itu perlu dimanfaatkan dengan benar," ucap Tran Cong Truc, mantan kepala Komite Perbatasan Vietnam.RFA/I-1


Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Ilham Sudrajat

Komentar

Komentar
()

Top