Vaksinasi Mandiri Perlu Kajian Serius

JAKARTA - Pelibatan swasta dalam program vaksinasi dinilai efektif mendukung pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah saat ini belum menerbitkan regulasi terkait dengan vaksin mandiri oleh perusahaan.

Peneliti ekonomi, Rusli Abdullah, menilai vaksin mandiri oleh perusahaan dapat mempercepat program vaksinasi pemerintah. Menurutnya, akselerasi program vaksinasi dapat mendorong produksi, terutama di industri padat karya.

"Melalui vaksin mandiri, masyarakat akan lebih percaya diri untuk kembali beraktivitas normal sehingga dapat menggerakkan aktivitas perekonomian nasional," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/2).

Dia berharap program vaksinasi mandiri oleh perusahaan mengutamakan perusahaan-perusahaan padat karya, seperti tekstil, elektronik, otomotif, manufaktur, dan logistik. "Sebab, sektor-sektor itu cukup besar kontribusinya terhadap ekonomi nasional," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, vaksin mandiri juga mengutamakan perusahaan-perusahaan yang berada di zona merah. "Perlu dipertimbangkan aspek regionalnya, terutama episentrum pandemi seperti Jabodetabek," ucapnya.

Di samping itu, kata Rusli, vaksin mandiri oleh perusahaan juga dapat mempercepat tercapainya target kekebalan masyarakat (herd immunity) setidaknya mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia. Kendati demikian, Rusli mengatakan program vaksinasi mandiri oleh perusahaan tidak boleh dibebankan kepada karyawan, melainkan ditanggung oleh masing-masing perusahaannya.

Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah memberikan insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan vaksin mandiri.

Seperti diketahui, pelibatan swasta dalam program vaksinasi dikemukakan Ketua Kamar Dagang dan Industri, Rosan P Roeslani. Dia memperkirakan vaksinasi mandiri bisa dilakukan pada Maret mendatang. Ada empat merek vaksin yang digunakan dalam vaksinasi mandiri, yaitu Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, dan Sputnik V.

Tuai Protes

Namun, usulan tersebut menuai protes dari sejumlah epidemiolog dan ahli di bidang kesehatan. Menurut mereka, vaksinasi mandiri akan menyebabkan ketimpangan dan justru bisa memperpanjang pandemik Covid-19.

Karena itu, sejak 16 Februari lalu, sejumlah epidemiolog dan ahli di bidang kesehatan, yaitu Pandu Riono (epidemiolog UI), Sulfikar Amir (sosiolog bencana dari NTU) dan Irma Handayani menginisiasi petisi penolakan vaksinasi mandiri di platform change.org. Mereka mendorong Presiden Joko Widodo menolak usulan program vaksinasi mandiri

"WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) berpendapat program vaksinasi oleh pihak swasta hanya menguntungkan dan mengutamakan masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas di perkotaan saja," demikian isi petisi tersebut.

Selain itu, kondisi yang terjadi saat ini, pasokan vaksin Covid-19 masih terbatas. Hal tersebut malah membuka peluang warga yang tinggal di daerah dan ekonomi menengah ke bawah yang rentan tertular Covid-19, tak diprioritaskan dalam pemberian vaksin.

Sementara itu, pemerintah sampai saat ini masih mempertimbangkan usulan vaksin mandiri. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P sekaligus Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya tengah berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk menggodok regulasi vaksinasi mandiri oleh swasta.