UU HKPD Pacu Penerimaan Daerah

RUU HKPD juga membuka opsi adanya tambahan retribusi untuk mendukung kapasitas fiskal daerah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, termasuk layanan pengawasan dan pengendalian dalam rangka melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, seperti retribusi pengendalian perkebunan kelapa sawit.

Disahkan DPR

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Jakarta, Selasa (7/12).

"Kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU HKPD dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang disambut kata setuju dari seluruh fraksi DPR.
Halaman Selanjutnya....