Pembekuan Anggaran Antisipasi Kondisi Darurat

JAKARTA - Pembekuan anggaran atau automatic adjustment kementerian/ lembaga (K/L) sebesar 50,15 triliun rupiah dinilai sebagai langkah untuk mengantisipasi kondisi di luar dugaan. Langkah tersebut harus menjadi prioritas negara.

"Ini (automatic adjustment) adalah mekanisme anggaran di mana kami menyampaikan kepada seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen, kalau sampai ada sesuatu yang bergerak," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui usai mencoblos di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2).

Bendahara Negara itu mengatakan langkah tersebut dilakukan sejak 2022. Saat itu, negara menghadapi gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, sehingga perlu adanya dukungan fiskal untuk menekan efek dari situasi tersebut.

Sementara pada 2023, dilakukan prioritas baru untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak. "Jadi, kalau dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh K/ L untuk mencadangkan 5 persen," ujar Sri Mulyani.

Meski demikian, Menkeu memastikan cadangan anggaran tersebut tidak akan mengganggu program prioritas tiap K/L. Rata-rata penyerapan anggaran K/L tiap tahunnya cenderung berada di kisaran 95 persen, sehingga ada sisa 5 persen anggaran yang memang tidak digunakan untuk anggaran prioritas K/L.
Halaman Selanjutnya....