UU Cipta Kerja Diharapkan Wadahi Investor ke RI

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, mengungkapkan persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja sebagai undang-undang merupakan tindakan yang konstitusional.

Selain itu, pengesahan UU Ciptaker oleh DPR juga memberikan kepastian hukum yang penting bagi sektor ekonomi maupun pekerja.

Dia berharap peraturan teknis yang nantinya akan disusun dapat semakin menguatkan kepastian hukum yang sudah diberikan oleh UU tersebut. "Satu hal yang pasti peraturan pelaksanaan juga harus memberikan perlindungan hak yang jauh lebih baik bagi pekerja," katanya.

Menurut dia, penyusunan peraturan pelaksana juga perlu melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan dan juga memastikan bahwa peraturan yang disusun dapat menjawab kebutuhan publik.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan penyusunan peraturan teknis atau peraturan pelaksana dari regulasi tersebut harus segera dilakukan dengan melibatkan pihak agar tidak dianulir lagi. "Kita perlu peraturan yang firm, jelas, tegas, karena perekonomian perlu kepastian hukum," katanya.