Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Mundur

NEW YORK - Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, akan mundur setelah ia menjalankan masa jabatan selama 18 bulan. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB pada Rabu (31/5).

"(Dr) Noeleen Heyzer, utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, akan menyelesaikan penugasannya pada 12 Juni," kata Stephane Dujarric, tanpa memberikan alasan mundurnya Noeleen Heyzer.

"Sekjen PBB, Antonio Guterres, berterima kasih kepada Dr Heyzer atas usahanya yang tak kenal lelah demi perdamaian dan rakyat Myanmar," imbuh Dujarric seraya menambahkan bahwa seorang utusan baru akan ditunjuk.

Dr Heyzer, seorang sosiolog Singapura, ditunjuk sebagai utusan oleh Guterres pada 2021 dan ia bertugas mendesak junta Myanmar untuk meluncurkan dialog politik dengan lawan-lawannya.

Pada Agustus 2022 lalu, Heyzer telah mengunjungi Myanmar dan bertemu dengan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, serta pejabat tinggi militer lainnya, dan tindakannya itu dikritik oleh kelompok hak asasi manusia.

Saat itu junta menolak permintaan Heyzer untuk bertemu dengan pemimpin demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi, dan Heyzer kemudian membuat marah pejabat junta yang menuduhnya telah mengeluarkan pernyataan sepihak dari apa yang telah dibahas.

Myanmar saat ini berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari 2021 yang memicu bentrokan baru dengan pemberontak etnis dan pembentukan puluhan Pasukan Pertahanan Rakyat yang kini terus berupaya untuk memerangi junta.

Seruan Ban Ki-moon

Sementara itu mantan Sekjen PBB, Ban Ki-moon, pada Rabu mengatakan bahwa ia sedang berkomunikasi dengan pihak berwenang di Myanmar, yang kini dikendalikan militer, serta sejumlah anggota pasukan perlawanan bersenjata, menyusul kunjungan dadakan ke negara itu pada bulan lalu.

Ia menyampaikan hal itu pada sebuah konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, bersama anggota The Elders lainnya. The Elders adalah sebuah kelompok yang berisi sejumlah negarawan senior yang memperjuangkan perdamaian dan menjalankan inisiatif hak asasi manusia di seluruh dunia.

Ban tidak merinci komunikasi yang ia jalin dan menolak mengungkap rincian perbincangannya dengan para pemimpin militer selama pertemuan mereka pada April lalu.

"Saya berhubungan dekat dengan semua orang itu untuk melakukan semua yang bisa kami lakukan untuk membantu mereka mendemokratisasi Myanmar," ungkap Ban, seraya menyerukan lebih banyak tekanan diplomatik terhadap para jenderal militer Myanmar agar menghentikan kekerasan di negara tersebut

Ban pun mengatakan dirinya masih berkomunikasi dengan pihak berwenang Myanmar, presiden Republik Indonesia yang kini sedang memegang kepemimpinan Asean, dan pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional.

Ketika ditanya apakah Ban mau melakukan kunjungan lanjutan ke Myanmar untuk mewakili The Elders, termasuk kemungkinan pertemuan atau menjalin komunikasi dengan NUG, Ban menjawab: "Apa pun yang perlu dilakukan." AFP/AP/I-1