Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Pengelolaan APBN I Kemenkeu Harus Tagih Piutang BLBI seperti Rekomendasi BPK

Utang yang Tidak Produktif Berujung “Default”

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya, banyak masyarakat yang terdaftar, tetapi malah tidak dapat.

Dana, terutama yang bersumber dari utang, harus digunakan secara efektif dalam program yang bisa kembali. Kalau negara meminjam satu rupiah, maka idealnya harus balik dua rupiah. Jangan sebaliknya, justru tidak ada bekasnya. Kalau kondisi seperti itu terus berlangsung, pada akhirnya bank sentral mencetak duit dan terjadi dilusi rupiah. Kurs dollar AS akan naik kembali di atas 15 ribu rupiah per dollar AS.

"Global bond kita akan jatuh lebih mahal karena ada selisih kurs. Sampai saat ini pun anggaran untuk pembangunan daerah dan rakyat tidak ada program yang jelas, tidak ada yang tahu menguap ke mana. Kalau dana APBN habis begitu, solusinya cari utang baru dan cetak uang kertas rupiah baru, negara mana yang bisa bertahan," kata Salamuddin.

Tidak Berdaya

Dalam kondisi keuangan negara berat, pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, justru tidak berdaya menagih piutang negara khususnya BLBI. Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah meminta pemerintah mengoptimalkan penagihan senilai 91,7 triliun rupiah. Jika diperhitungkan dengan bunganya selama dua puluh tahun lebih, tagihannya sekitar 400 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S, Fredrikus Wolgabrink Sabini

Komentar

Komentar
()

Top