Utang Publik Meningkat Pesat

Dia memasukkan utang BUMN ke dalam kelompok utang publik karena risiko dari peningkatan utang perusahaan negara berdampak terhadap anggaran publik. "Pokok masalahnya adalah utang publik meningkat pesat hanya dalam waktu lima tahun," kata Didik.

Menurut data Kementerian BUMN, utang perusahaan milik negara pada periode Januari-September 2020 mencapai 1.682 triliun rupiah atau meningkat dibanding 2018 di posisi 1.251,7 triliun rupiah, dan pada 2019 sebesar 1.393 triliun rupiah.

Peningkatan itu, jelas Didik, patut disesalkan sebab laba BUMN dari 2016 hingga 2020 sangat sedikit. Tahun 2020 misalnya, tertinggi hanya PT BRI (Persero) Tbk dengan nilai 11,8 triliun rupiah. Lalu, disusul Bank Mandiri sebesar 9,9 triliun rupiah, Pertamina 8,5 triliun rupiah, PT Telekomunikasi Indonesia 8,0 triliun rupiah, dan BNI 2,3 triliun rupiah. Selebihnya hanya berkisar dua ratus hingga sembilan ratus miliar rupiah.

"Ini patut disayangkan, sebab di sisi lain BUMN berutang, tapi juga selalu mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahun 30-40 trilliun rupiah, namun laba yang disetor ke negara sedikit," tukas Didik.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Daniey A. Purwanto, mengatakan tumpukan utang BUMN, baik keuangan maupun nonkeuangan menciptakan beban bagi perekonomian saat ini dan akan datang, sehingga berpotensi terjadinya debt trap (jebakan utang).
Halaman Selanjutnya....