Usai Terbitkan Laporan HAM Xinjiang, Michelle Bachelet Lengser dan Digantikan Volker Turk

JENEWA - Majelis Umum PBB menyetujui penunjukan Volker Turk dari Austria sebagai Komisioner HAM PBB yang baru, Kamis (8/9).

Mengutip Freshnewsasia, Jumat (9/9), dalam laporan Reuters pada Kamis, Sekjen PBB Antonio Guterres mengusulkan Turk untuk menggantikan Michelle Bachelet dari Chile yang masa jabatannya berakhir pada 31 Agustus lalu. Turki sebelumnya bekerja di kantor Guterres sebagai sekretaris jenderal untuk kebijakan.

Tantangan Turk selanjutnya adalah menindaklanjuti laporan tentang Xinjiang Tiongkok yang dipublikasikan pendahulunya, Bacehelet, beberapa menit sebelum lengser.

Laporan tersebut menemukan bahwa detensi diskriminatif dan arbitrasi warga Uyghur dan komunitas muslim lainnya di wilayah Xinjiang merupakan pelanggaran HAM. Tiongkok dengan keras membantah melakukan pelanggaran apapun di Xinjiang.

"Menjadi harapan Tiongkok bahwa Turk akan membawa lembaganya tunduk pada prinsip-prinsip obyektivitas, imparsialitas, dan non-politisasi," kata utusan Tiongkok di PBB Dai Bing di depan Majelis Umum.

Sementara itu, Wakil Duta besar AS untuk PBB Lisa Carty mengatakan, Turk "harus memberikan suara yang independen, imparsial, dan teguh untuk isu-isu HAM di seluruh dunia."

"Komisoner tinggi harus mau menyuarakan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di mana pun," katanya.

Komisioner tinggi memainkan peran penting dalam bersuara melawan kemunduran kebebasan di saat autokrasi memperoleh pengaruhnya pada demokrasi.

Kandidat lainnya adalah diplomat karir Federico Villegas dari Argentina dan Adama Dieng dari Senegal, yang sebelumnya menjadi penasihat Guterres di pencegahan genosida.

Mengomentari penunjukan Turk, Phil Lynch, direktur eksekutif the International Service for Human Rights mengatakan, pemilihan Turk tidak transparan dan tanpa konsultasi dengan masyarakat sipil.

"Sekjen kehilangan kesempatan untuk membangun legitimasi dan otoritas komisioner tinggi yang baru," kata Lynch.