US Steel dan Nippon Steel Menggugat Keputusan Biden untuk Memblokir Merger

NEW YORK - Nippon Steel dan US Steel pada hari Senin (6/1) mengajukan gugatan atas keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memblokir rencana akuisisi raksasa Jepang itu terhadap pesaingnya di Amerika, dengan menuduh pemerintahannya melakukan campur tangan ilegal dalam transaksi besar itu.

Dikutip dari Bangkok Post, perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memulai tindakan hukum di pengadilan banding AS di Washington yang menantang proses peninjauan untuk akuisisi tersebut.

Mereka mengatakan telah mengajukan gugatan untuk memperbaiki campur tangan ilegal yang sedang berlangsung terhadap akuisisi US Steel oleh Nippon Steel.

Dalam gugatan tersebut, mereka berpendapat Biden, yang akan meninggalkan jabatannya pada tanggal 20 Januari, telah menyalahgunakan pengaruhnya dan memblokir kesepakatan tersebut "hanya untuk alasan politik" dengan mengabaikan aturan hukum demi mendapatkan dukungan dari serikat pekerja.

Nippon Steel telah menggembar-gemborkan pengambilalihan tersebut sebagai jalur penyelamat bagi perusahaan AS yang telah lama melewati masa kejayaannya, tetapi para penentang memperingatkan pemilik Jepang akan memangkas jumlah karyawan.

Biden telah mengkritik kesepakatan senilai 4,9 miliar  dollar AS itu selama berbulan-bulan, sambil menunda langkah yang dapat merusak hubungan dengan Tokyo.

Akan tetapi, presiden yang akan lengser, yang menjadikan pembangunan kembali basis manufaktur AS sebagai tujuan utama pemerintahannya, mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia memblokir akuisisi tersebut dengan alasan keamanan nasional.

Keputusannya menuai kritik tajam dari kedua perusahaan dan dari Tokyo -- serta beberapa lobi bisnis Amerika -- tetapi disambut dengan antusias oleh serikat pekerja United Steelworkers, yang menyebutnya sebagai "tindakan berani untuk mempertahankan industri baja dalam negeri yang kuat."

Sebelumnya pada hari Senin, Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengatakan, keputusan veteran Demokrat itu telah memicu kekhawatiran atas investasi Jepang di masa mendatang di ekonomi terbesar di dunia itu.

"Sayangnya memang benar ada kekhawatiran yang berkembang di dunia industri Jepang mengenai investasi Jepang-AS di masa mendatang," katanya kepada wartawan. 

"Itu adalah sesuatu yang harus kita tanggapi dengan serius."

"Kami akan mendesak pemerintah AS untuk mengambil langkah-langkah guna menghilangkan kekhawatiran ini," tambahnya. 

"Mereka harus mampu menjelaskan dengan jelas mengapa ada kekhawatiran keamanan nasional, atau diskusi lebih lanjut mengenai masalah ini tidak akan berhasil."

Jepang dan Amerika Serikat merupakan investor asing utama satu sama lain.

Keputusan untuk memblokir kesepakatan tersebut mendapat persetujuan bipartisan yang langka. Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump dan wakil presidennya yang baru juga berkampanye menentang penjualan tersebut.

Namun Kamar Dagang AS mencatat investasi dari Jepang, "sekutu penting dan dapat diandalkan" Amerika, mendukung hampir satu juta pekerjaan di AS.

"Keputusan tersebut juga dapat berdampak buruk pada investasi internasional di Amerika," demikian peringatannya.

Keizai Doyukai, salah satu dari tiga kelompok bisnis utama Jepang, mencatat kebijakan perdagangan proteksionis kemungkinan akan menguat di bawah pemerintahan Trump berikutnya.

"Dalam bidang yang terkait dengan keamanan ekonomi, kita harus memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa seperti Korea Selatan, Australia, Filipina, dan India, agar tidak sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat," katanya.