UN Versus Otonomi Guru

Namun belakangan guru seakan-akan "tercerabut" dalam mengevaluasi karena dia yang merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, tetapi pengevaluasinya justru pihak lain. Maka, harus dikembalikan evaluasi ke guru. Guru harus diberi kepercayaan penuh mengevaluasi. Andai masih ada keraguan akan kualitas para guru, tugas pemerintahlah meningkatkannya.

Selain itu, saatnya pembelajaran di sekolah mengutamakan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan yang orientasinya pada pencapaian prestasi UN telah menyebabkan sekolah mengabaikan pendidikan nilai dan karakter. Orientasi sekolah hanya pada aspek kognitif. Sementara itu, aspek afektif dan psikomotorik tidak diperhatikan.

Padahal tujuan yang akan dicapai dari pendidikan adalah memanusiakan peserta pendidik. Artinya, pendidikan harus mampu membentuk siswa menjadi manusia seutuhnya. Mereka tidak hanya cerdas otak, tetapi pribadi berintegritas dan berkarakter. Murid menjadi pribadi dengan keselarasan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kurikulum 2013 pun menghendaki pembelajaran yang komprehensif tersebut. Yaitu mengeksplore seluruh potensi peserta didik. Ini berarti pembelajaran yang dapat menilai kemampuan siswa baik dari aspek pengetahuan, kesadaran, maupun perilakunya. Tidak tepat bila pembelajaran dengan tujuan tersebut alat penilainnya hanya berupa tes standar seperti UN.

Akan tepat bila menggunakan penilaian autentik (authentic assessment) yang basisnya pada proses. Penilaian tidak hanya diakhir pembelajaran, tetapi selama proses siswa mengikuti pembelajaran. Tesnya bersifat formatif untuk memperbaiki. Jadi, bukan tes sumatif yang sifatnya final memutuskan atau mengadili. Penilaian yang basisnya proses tidak cukup hanya lewat tes tulis. Tes tersebut tidak dapat memberi penilaian secara utuh pada seluruh kemampuan peserta didik. Penilaian berbasis proses akan lebih utuh bila menggunakan rubrik pengamatan, observasi, portofolio, dan project.
Halaman Selanjutnya....