UMKM Terkendala Keterbatasan Akses Kredit

JAKARTA - Banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalam negeri memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan jasa keuangan di tengah meningkatnya kebutuhan akses terhadap modal usaha. Kondisi tersebut menjadi salah satu permasalahan utama dalam memacu inklusi keuangan di Tanah Air.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto menyampaikan perluasan akses keuangan ke masyarakat yang tidak terjangkau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) atau unbanked people menjadi tantangan inklusi di Indonesia.

"Unbanked dan underbanked people, bagaimana supaya mendapatkan kesempatan. Kalau yang didorong yang bankable, itu akan muncul ketimpangan kalau unbanked tidak didorong. Namanya inklusi ya semuanya," ujar Eko dalam Diskusi Publik bertajuk Masa Depan Innovative Credit Scoring Pasca UU P2SK di Jakarta, Selasa (27/6).

Menurut dia, akses keuangan dapat meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. UMKM makin besar, makin membutuhkan akses keuangan.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan indeks inklusi keuangan di Indonesia tercatat sudah mengalami kenaikan setiap tahun. Indeks inklusi keuangan di Indonesia sebesar 60 persen pada 2013, meningkat menjadi 68 persen pada 2016, menjadi 76 persen pada 2019, dan menjadi 85 persen pada 2022.
Halaman Selanjutnya....