UE Tak Mau Dukung Putusan Trump

Penolakan pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota Israel, menuai penolakan dari banyak negara. Uni Eropa bahkan menolak pernyataan PM Israel yang menyebut akan banyak negara lain akan mengikuti langkah AS.

BEIRUT - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Isreal, sampai Senin (11/12) masih menuai kecaman. Uni Eropa (UE) bahkan secara tegas menolak pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyebut bahwa dukungan atas pernyataan Trump tersebut akan diikuti oleh negara-negara lain.

"Karena pengakuan atas kenyataan ini sangat penting bagi dasar perdamaian. Sekarang ini waktunya bagi masyarakat Palestina mengakui negara Yahudi dan mengakui fakta negara itu sekarang punya sebuah ibu kota yang disebut Yerusalem," kata PM Netanyahu dalam sebuah pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri UE di Brussels, Belgia, pada Senin (11/12), yang dijawab dengan gelengan kepala para menteri itu.

"Saya sangat yakin, meskipun kita belum punya sebuah kesepakatan, namun inilah yang akan terjadi di masa depan. Saya yakin pada ini semua, sebagian besar negara-negara Eropa akan memindahkan kantor-kantor kedutaan besar mereka ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel serta dengan cepat berhubungan dengan kami terkait keamanan,kemakmuran dan perdamaian," imbuh PM Netanyahu.

Respons yang mengejutkan, diperlihatkan sekutu dekat Israel di Eropa, Republik Ceko. Negara itu bahkan memperingatkan keputusan Trump itu sungguh buruk bagi upaya perdamaian. Sedangkan pemerintah Prancis berkeras status Yerusalem, yang sampai sekarang masih dalam perebutan, hanya bisa disetujui oleh masyarakat Israel dan Palestina.

Sejauh ini dilema status Yerusalem telah menjadi tantangan terbesar bagi terciptanya perdamaian antara Israel dan Palestina dari generasi ke generasi.

Masyarakat Palestina menginginkan wilayah Yerusalem timur sebagai calon ibu kota negara itu. Namun sampai sekarang harapan itu belum juga terwujud. Sementara Israel sudah lama mendambakan seluruh wilayah Yerusalem sebagai Ibu Kotanya.

Langkah Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel merupakan bagian dari janji kampanye pemilihan umum tahun lalu. Tindakannya ini menabrak kebijakan AS soal Yerusalem selama ini, yang merupakan kota suci tiga agama, yakni Yahudi, Islam dan Kristen.

Perjuangkan Kemerdekaan

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, yang saat ini berada di Amman, Yordania, mengatakan akan mengajak Yordania untuk memperkuat perjuangan diplomasi untuk kemerdekaan Palestina.

"Pernyataan unilateral AS mengenai status Yerusalem tidak akan mengubah komitmen kuat diplomasi Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina," demikian disampaikan Menlu RI kepada Menlu Yordania, Ayman Safadi, saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Luar Negeri Yordania, di Amman, Senin.

Tujuan pertemuan bilateral antara Menlu RI dan Menlu Yordoania, selain membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina di Istanbul, 13 Desember 2017, juga melakukan koordinasi terkait langkah diplomasi dalam memperjuangkan status Yerusalem dan kemerdekaan Palestina.

Hal ini penting dilakukan dengan Yordania mengingat, Raja Yordania adalah Pelayan Situs Suci di Yerusalem, yang memiliki peran pelindung terhadap situs suci Yerusalem, mewakili kepentingan situs suci Yerusalem di dunia internasional, seraya mengatur badan wakaf di Yerusalem.

Dalam pertemuan, Menlu RI juga menegaskan bahwa Presiden RI, Joko Widodo, mengecam keras langkah unilateral AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel karena langkah tersebut mempertaruhkan upaya proses perdamaian dan perdamaian itu sendiri.

Kepada Menlu Yordania, Menlu RI menyampaikan bahwa masyarakat internasional harus terus berpegang kepada keputusan 'status quo' yang telah ditetapkan PBB mengenai status Yerusalem saat ini. "Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina," pungkas Menlu Retno.uci/Rtr/I-1