Trump Minta Kantor Pemerintah Tinjau Risiko Pakai Drone Buatan Tiongkok

Washington- Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin (18/1) menandatangani surat perintah eksekutif yang meminta adanya evaluasi risiko keamanan pesawat nir awak (drone)buatan China yang telah digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan di AS.

Trump memerintahkan mereka untuk berhenti menggunakandronebuatan China.

Tidak hanya China, Trump juga meminta kantor-kantor pemerintah untuk membuat evaluasi risiko keamanan untukdronebuatan negara asing lainnya, di antaranya Rusia, Iran, dan Korea Utara.

Di samping evaluasi risiko keamanan, surat perintah itu juga meminta kantor-kantor pemerintahan untuk membuat rencana aksi yang dapat mencegah risiko tersebut, dan jika dimungkinkan, mereka dapat berhenti menggunakandronetersebut.

Departemen Perdagangan AS bulan lalu memasukkan SZ DJI Technology Co, perusahaan pembuatdroneterbesar dunia yang berasal dari China, masuk dalam daftar hitam atau kena sanksi ekonomi AS. Pemerintah AS juga memasukkan puluhan perusahaan China dalam daftar hitam tersebut.

Juru bicara DJI pada Senin menolak mengomentari keputusan itu.

Departemen Dalam Negeri pada Januari 2020 telah berhenti menggunakan 800dronebuatan China. Namun, pemerintah mengatakan alat itu akan digunakan jika ada kebutuhan mendesak.

Menteri Dalam Negeri AS David Bernhardt pada Oktober 2020 menunda pembeliandronebuatan China.

Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) pada Mei 2019 memperingatkan adanya risiko kebocoran data daridrone-dronebuatan China. DHS menyebut beberapa pejabat pemerintah AS yakin teknologi buatan China itu merekam data para penggunanya dan informasi itu dapat diakses bahkan disalahgunakan oleh badan intelijen "negara otoriter" tertentu.

DJI bulan lalu mengatakan pihaknya kecewa terhadap keputusan Departemen Perdagangan AS. Walaupun demikian, DJI mengatakan seluruh pelanggan di AS masih dapat membeli dan menggunakan produk-produk DJI seperti biasa.ant/P-4