Transformasi Digital Pacu Efisiensi

Jakarta - Pemerintah mendorong transformasi digital karena kemunculan Covid-19 memberikan perspektif baru, baik dalam cara bekerja dan beraktivitas. Untuk itu, pemerintah menyiapkan empat strategi guna mendorong transformasi digital.

"Strategi transformasi digital sebenarnya telah diarahkan melalui Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," kata Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Rini Widyantini, dalam acara Bincang Transformasi oleh Kemenkeu, di Jakarta, Rabu (12/8).

Strategi pertama adalah penguatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan dikeluarkannya pedoman manajemen risiko SPBE karena hampir seluruh K/ L dan pemda telah melakukan transformasi digital.

"Oleh karena itu, kita perlu membuat suatu pedoman bagaimana melakukan manajemen risiko terhadap penggunaan sistem pemerintah berbasis elektronik. Ini sudah kita keluarkan kepada SPBE," ujarnya.

Rini menyatakan pihaknya juga akan mengeluarkan pedoman terkait manajemen pelayanan serta audit TIK, dan lain-lain paling lambat Desember 2020.

Strategi kedua adalah melakukan peningkatan layanan SPBE khususnya yang menyangkut kualitas layanan berorientasi pada kebutuhan pengguna serta segera mengintegrasikan SPBE antara instansi pusat maupun daerah.

Strategi ketiga adalah penyiapan teknologi digital pembangunan infrastruktur SPBE berbagi pakai agar K/L tidak lagi membangun aplikasi-aplikasi yang bersifat umum.

Keempat adalah melakukan strategi utama dalam sumber daya manusia sesuai dengan basis SPBE bagi ASN, peningkatan jabatan yang memang kepanjangan SPBE, dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak.

Hemat Belanja

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyebutkan transformasi digital mampu menghemat belanja pemerintah seperti melalui penerapan pertemuan atau bekerja secara virtual akibat kemunculan Covid-19.

"Kita bekerja secara virtual ini mengurangi belanja. Ini merupakan pengurangan yang cukup besar," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin.

Suahasil mengatakan pemerintah tak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat, menyediakan makanan, maupun perjalanan dinas jika pertemuan dilakukan secara virtual. Meski demikian, dia mengatakan pemerintah tetap harus memberikan dukungan kepada pegawai untuk dapat terus aktif bekerja secara virtual.

"Belanja untuk peralatan bekerja secara virtual dan kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan kepada pegawai kita untuk bisa terus aktif bekerja secara virtual," katanya.

Suahasil menegaskan seluruh efisiensi dan pengurangan biaya yang dilakukan karena adanya penerapan transformasi digital ini harus mampu mendorong efektivitas pegawai dalam bekerja.

"Harusnya bisa mendorong efektivitas bekerja kita, mendorong output kita, dan tidak menjadi sesuatu yang kita korbankan ketika kita melakukan ini," tegasnya.

mad/Ant/E-10