Transaksi Nontunai Pacu Efisiensi Layanan Publik

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyepakati pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik di bidang transportasi antarmoda darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta perparkiran dan jalan berbayar. Dengan integrasi tersebut, masyarakat kelak dapat menggunakan uang elektronik dari berbagai penerbit pada berbagai moda transportasi.

Sebagai wujud komitmen kedua belah pihak, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur BI, Agus Martowardojo dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (6/9). Pelaksanaan integrasi pembayaran tersebut akan dimulai dari wilayah Jabodetabek, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat pun turut hadir dalam kesempatan itu. Gubernur BI menyampaikan harapan bahwa integrasi tersebut akan meningkatkan efisiensi layanan publik melalui penerapan pembayaran secara nontunai. "Hal ini sangat penting, mengingat besarnya tuntutan akan layanan pembayaran yang semakin aman, lancar, dan efisien, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi," kata Agus.

Menurut Agus, untuk mencapai integrasi tersebut, ada tiga hal yang perlu dilaksanakan. Pertama, penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran transportasi publik menggantikan tiket. Ke- Sistem Pembayaran Transaksi Nontunai Pacu Efisiensi Layanan Publik dua, standardisasi instrumen uang elektronik yang selaras dengan kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Ketiga, keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada dengan mengadopsi skema harga (pricing) sesuai best practices.

Tantangan Besar

Lebih lanjut disebutkannya, inisiatif nontunai moda transportasi di Jakarta telah dirintis sejak 2013 oleh PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) dengan dapat digunakannya uang elektronik empat bank pada moda kereta api commuter. Selanjutnya, Bus Transjakarta sejak 14 Februari 2015 telah seluruhnya menerima pembayaran uang elektronik dari enam bank.

Pada kedua moda tersebut, uang elektronik sekaligus berfungsi sebagai tiket transportasi (e-ticket). Dalam mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek, salah satu tantangannya adalah perbedaan kepemilikan moda transportasi, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk dua entitas berbeda. Pertama, unit usaha yang berada di bawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN.

Kedua, konsorsium yang berada di bawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD. "Kedua entitas itu harus bersinergi, menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi," katanya.

bud/E-10