TPA Jadi Rumah bagi Warga Miskin, KPNas: Adakah yang Peduli dengan Penataan Pemukiman Pemulung?

Dari segi letak pemukiman dan kesehatan tidak layak. Hal ini berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilakunya. Terbiasa hidup di tempat kumuh dengan alasan ekonomi, mencari nafkah guna mempertahankan hidup. Namun, cara itu sama saja menistakan diri sebagai manusia. Peradaban merendahkan nilai-nilai kemanusiaan begitu tampak jelas.

"Adakah pihak yang peduli terhadap kondisi permukiman pemulung yang buruk? Misal, lembaga-lembaga selama ini yang mendampingi pemulung? Atau yang bangga beranggotakan ribuan pemulung? Adakah bos-bos pemulung dan perusahaan daur ulang yang concern memperbaiki permukiman pemulung. Otoritas resmi pemerintah pusat dan daerah?" katanya.

Pemerintah daerah beberapa kali mengatakan, bahwa pemulung itu bukan penduduk setempat, mereka pendatang dari luar daerah, seperti Medan, Padang, Palembang, Lampung, Banten, Depok, Bogor, Kawarang, Subang, Indramyu, Cirebon, Solo, Semarang, Surabaya, Madura, dll.

Sejumlah pemulung yang bermukim di gubuk-gubuk di kawasan TPA Bantargebang dan TPA Sumurbatu, setelah diteliti identitasnya, sebagian sudah pindah domisili, misalnya ber-KTP Sumurbatu, Ciketingudik, Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Bahkan, mereka mendapatkan uang bau/dana kompensasi DKI Jakarta. Sedang pemulung yang tinggal di wilayah Desa Serang Kecamatan Setu sudah ber-KTP wilayah tersebut. Artinya mereka berhak mendapat pelayanan permukiman layak huni dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Bagong mengatakan, Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Yayasan Pendidikan Lingkungan Hidup dan Persampahan Indonesia (YPLHPI), Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Sekolah Pelangi Semesta Alam sudah beberapa tahun lalu meminta pemerintah pusat dan daerah menata dan memperbaiki permukiman kumuh, pemukiman pemulung yang berada di sekitar TPST/TPA.
Halaman Selanjutnya....