Tokyo Mulai Akui 'Pernikahan' Sesama Jenis, PM Jepang Bersikap Hati-hati

TOKYO - Otoritas Tokyo mulai mengeluarkan sertifikat kemitraan bagi pasangan sesama jenis yang tinggal dan bekerja di ibukota Jepang pada Selasa (01/11), penantian panjang di sebuah negara tanpa persamaan pernikahan.

Sertifikat tersebut mengizinkan pasangan LGBTQ diperlakukan sebagai pasangan menikah untuk beberapa layanan publik di area perumahan, pengobatan, dan kesejahteraan.

Lebih dari 200 otoritas lokal yang lebih kecil di Jepang telah mengakui pasangan sesama jenis sejak Distrik Shibuya di Tokyo memelopori sistem ini pada 2015.

Status tersebut tidak memberikan hak-hak yang sama karena pernikahan di bawah hukum, namun mewakili perubahan bagi pasangan seperti Miki dan Katie yang telah lama tidak memiliki bukti resmi perkawinan mereka.

"Ketakutan terbesar saya adalah kami akan diperlakukan sebagai orang asing dalam situasi darurat," kata Miki kepada AFP di rumahnya di Tokyo di mana banyak foto-foto wanita Jepang berusia 36 tahun ini bersama kekasih perempuannya yang warga Amerika, Katie (31).

Jumat pagi, 137 pasangan mengajukan sertifikat pernikahan, kata Gubernur Tokyo Yuriko Koike minggu lalu.

Harapannya sangat tinggi bahwa pengenalan sertifikat kemitraan sesama jenis yang mencakup warga Tokyo dan komuter akan membantu memerangi diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ di Jepang.

"Makin banyak orang menggunakan sistem kemitraan seperti ini, masyarakat kita akan makin merasa terdorong untuk memberitahu keluarga dan teman tentang hubungan mereka tanpa menyembunyikan kebenaran sendirian," kata Miki.

Lebih Fleksibel

Beberapa tahun terakhir terlihat Jepang dengan partai berkuasa yang konservatif yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional keluarga, mengambil langkah kecil untuk mengakomodasi perbedaan seksual.

Kini lebih banyak perusahan yang mendukung pernikahan sesama jenis. Karakter gay yang digambarkan di acara-acara TV kini lebih terbuka.

Survei 2021 yang dilakukan televisi NHK menunjukkan 57 persen masyarakat menyetujui pernikahan gay, sementara 37 persen menentang.

Namun rintangan tetap ada. Pengadilan di Osaka pada Juni lalu tidak mengesahkan penyatuan sesama jenis.

Hal itu menandakan kemunduran bagi para aktivis atas putusan hakim pengadilan Sapporo tahun lalu yang mengatakan situasi saat ini melanggar hak persamaan yang dijamin konstitusi Jepang.

Perdana Menteri Fumio Kishida sangat berhati-hati mengenai kemungkinan perubahan legislasi yang mengakui kemitraan sesama jenis di level nasional.

Sementara itu Noboru Watanabe, anggota parlemen lokal dari partai berkuasa LDP geram dan menyebut perkawinan sesama jenis "menjijikkan".

"Beberapa politisi membuat komentar yang sangat negatif, seperti kita ini sakit mental," kata Katie kepada AFP.

"Tapi keluarga tidak selalu dibangun dari seorang ibu, ayah, dan dua anak. Kita harusnya lebih fleksibel," katanya.

Miki dan Katie melangsungkan pernikahan pada bulan lalu. Namun bukannya senang dengan sistem baru tersebut, mereka malah menemukan pembatasan-pembatasan.

Tidak ada jaminan mendapatkan hak waris jika pasangan meninggal. Sementara Katie tidak memiliki status visa suami/istri yang membuatnya tidak dapat menetap lama di Jepang .

"Saya merasa tingkat pemahaman orang Jepang terhadap pernikahan sesama jenis saat ini cukup tinggi," kata Miki.

"Tinggal para pembuat kebijakan yang harus serius tentang hal ini, dan membuat perubahan."