Tiongkok Kecam Pembatasan Oleh AS

BEIJING - Tiongkok pada Jumat (25/6) mengecam tindakan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang mirip bandit setelah Washington DC melarang impor material untuk panel surya dari sebuah perusahaan Tiongkok dan menerapkan pembatasan perdagangan pada empat lainnya karena dugaan penggunaan kerja paksa di Xinjiang.

Sebelumnya Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis (24/6) bahwa penggunaan kerja paksa adalah bagian dari upaya sistematis Beijing untuk menekan jutaan etnis Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat jauh.

"AS percaya bahwa kerja paksa yang disponsori negara di Xinjiang, merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan contoh praktik ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang tidak adil," kata Gedung Putih. "Penggunaan kerja paksa oleh RTT di Xinjiang merupakan bagian integral dari pelanggaran sistematis terhadap warga Uighur dan kelompok etnis serta agama minoritas lainnya, dan mengatasi pelanggaran ini akan tetap menjadi prioritas utama pemerintahan Biden-Harris," imbuh kantor Kepresidenan AS itu.

Washington DC mengatakan bahwa perusahaan Hoshine Silicon Industry tidak akan bisa lagi menjual produk berbasis silika mereka ke AS karena indikasi adanya unsur kerja paksa dalam proses manufakturnya.

Kementerian Perdagangan AS juga mengumumkan bahwa Hoshine dan empat perusahaan Xinjiang lainnya, akan dikenakan pembatasan ketat terkait kemampuan mereka untuk mendapatkan komoditas, perangkat lunak, dan teknologi dari AS.

Tiongkok mengecam perintah itu dan menyebutnya sebagai tindakan seperti bandit yang tidak berbeda dengan menjarah properti orang lain, yang menciptakan kemiskinan paksa dan pengangguran paksa di antara orang-orang Xinjiang.

"AS menggunakan isu hak asasi manusia sebagai kepura-puraan untuk menindas pembangunan industri Xinjiang secara tidak bermoral," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, pada pernyataan pers rutinnya pada Jumat.

Zhao mengatakan AS telah mempolitisasi kerja sama ekonomi dan perdagangan yang normal dan dengan semena-mena menindas perusahaan-perusahaan Tiongkok.

Hentikan Kerja Paksa

Wilayah Xinjiang memasok hampir setengah dari polisilikon dunia yang digunakan dalam panel surya. Empat perusahaan lainnya termasuk dua produsen bahan polisilikon yaitu Daqo New Energy dan Xinjiang GCL New Energy Material Technology, serta produsen aluminium Xinjiang East Hope Nonferrous Metals dan Korps Produksi dan perusahaan BUMN Xinjiang Production and Construction Corps, yang telah dikenai sanksi karena dugaan kerja paksa di bidang pengolahan kapas.

Seorang pejabat dari US Customs and Border Protection, yang mengeluarkan pemblokiran impor pada Hoshine, memperkirakan bahwa AS telah mengimpor barang dari perusahaan ini dengan pembayaran senilai 150 juta dollar AS selama 30 bulan terakhir.

Ditanya apakah tindakan pembatasan perdagangan AS terhadap Hoshine akan bertentangan dengan upaya untuk mempromosikan energi surya, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas, menegaskan bahwa menghentikan kerja paksa adalah hal yang utama.

"Target ramah lingkungan kita tidak akan tercapai di atas penderitaan punggung manusia yang bekerja dalam lingkungan kerja paksa," kata Mayorkas kepada wartawan.

Larangan impor Hoshine mengikuti tindakan serupa terhadap produsen dan pengguna produk kapas dan tomat dari wilayah tersebut serta produk penataan rambut seperti gelung dari rambut asli.

Selain itu, AS juga baru-baru ini memberlakukan larangan impor terhadap perusahaan perikanan terkemuka Tiongkok yaitu Dalian Ocean, karena dugaan penggunaan kerja paksa yang tidak terkait dengan Xinjiang. AFP/I-1