Tiongkok Desak Indonesia Tolak "Campur Tangan" dalam Pimpin G20

Wajar dan tidak harus diakomodasi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada BenarNews, Kamis (26/3). Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap keinginan Tiongkok tersebut wajar sebagai bagian dari kebijakan luar negeri negara itu, tetapi Indonesia juga tidak harus mengakomodasi kemauan Wang Yi.

"Yang pasti kita bebas aktif. Kita menjalankan segala sesuatu berdasarkan preseden-preseden sebelumnya," kata Hikmahanto. Hikmahanto mengatakan sikap Indonesia sudah pada jalur yang benar dengan tetap mengundang semua anggota G20 tanpa terkecuali pada KTT di Bali pada November yang akan datang.

"Kalau Ukraina kita undang sama seperti Italia tahun lalu mengundang Singapura," kata dia. Menurut Hikmahanto, Indonesia sebagai tuan rumah memiliki diskresi negara mana saja, di luar anggota G20, yang mau diundang tetapi tidak memiliki hak untuk hadir dalam rapat anggota.

Duta Besar Ukraina di Jakarta mengatakan dampak ekonomi dari sanksi Barat terhadap Russia dan terputusnya rantai pasokan adalah masalah penting yang dihadapi ekonomi global.

Wang mengatakan, Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo telah mengadakan dua kali pembicaraan via telepon dan mencatatkan konsensus penting.