Tiongkok Desak Indonesia Tolak "Campur Tangan" dalam Pimpin G20

BEIJING - Tiongkok meminta Indonesia untuk menolak "campur tangan" dalam melaksanakan kepemimpinan G20 tahun ini. Pernyataan ini tampaknya mengacu pada permintaan negara-negara Barat agar pertemuan pemimpin G20 mendatang membahas perang Russia di Ukraina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Tiongkok, Wang Yi, menyatakan keinginannya kepada Menlu Retno Marsudi, dalam percakapan telepon, Rabu (25/5), agar Indonesia lebih memfokuskan pada isu ekonomi sesuai dengan tujuan dibentuknya G20, ketimbang membahas masalah politik dan keamanan.

"Tiongkok dengan tegas mendukung Indonesia dalam memainkan perannya sebagai presiden, menghilangkan campur tangan untuk mencapai tujuan agenda yang telah ditetapkan, dan memimpin G20 ke arah yang benar," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Tiongkok.

"Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah platform yang tepat untuk membahas masalah politik dan keamanan. Sementara itu, G20 harus tetap berkomitmen fokus pada koordinasi kebijakan ekonomi makro dan memenuhi misinya," tulis pernyataan itu.

Dalam percakapan telepon itu, Wang juga disebut mengatakan apa yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping. "Presiden Joko Widodo telah menegaskan kembali bahwa sejak pembentukannya, G20 merupakan forum ekonomi, bukan forum politik, dan Tiongkok sepenuhnya sepakat dengannya dalam hal ini," kata Wang.

Pada bulan lalu, Presiden Jokowi mengatakan telah mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang negaranya diinvasi Russia pada Februari, ke konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang dijadwalkan diadakan di Bali pada bulan November nanti. Jokowi juga mengatakan Presiden Russia, Vladimir Putin, bersedia untuk datang ke KTT yang sama.

Jokowi menyampaikan Indonesia ingin menyatukan G20 dengan berupaya menciptakan perdamaian dan stabilitas karena menjadi kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia.

Permintaan agar Zelenskyy diikutsertakan dalam forum G20, terutama disuarakan Amerika Serikat (AS) yang menginginkan Ukraina hadir dalam beberapa pertemuan dalam konferensi tingkat tinggi tersebut sebagai salah satu negara peninjau. Negara-negara Barat juga meminta Indonesia untuk tidak mengundang Russia ke pertemuan di Bali.

Menolak Berkomentar

Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak berkomentar terhadap pernyataan Tiongkok. "(Kami) tidak bisa mengomentari sebelum ada feedback dari Ibu Menlu yang bertelepon (dengan mitranya Menlu Tiongkok Wang Yi).

Wajar dan tidak harus diakomodasi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kepada BenarNews, Kamis (26/3). Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap keinginan Tiongkok tersebut wajar sebagai bagian dari kebijakan luar negeri negara itu, tetapi Indonesia juga tidak harus mengakomodasi kemauan Wang Yi.

"Yang pasti kita bebas aktif. Kita menjalankan segala sesuatu berdasarkan preseden-preseden sebelumnya," kata Hikmahanto. Hikmahanto mengatakan sikap Indonesia sudah pada jalur yang benar dengan tetap mengundang semua anggota G20 tanpa terkecuali pada KTT di Bali pada November yang akan datang.

"Kalau Ukraina kita undang sama seperti Italia tahun lalu mengundang Singapura," kata dia. Menurut Hikmahanto, Indonesia sebagai tuan rumah memiliki diskresi negara mana saja, di luar anggota G20, yang mau diundang tetapi tidak memiliki hak untuk hadir dalam rapat anggota.

Duta Besar Ukraina di Jakarta mengatakan dampak ekonomi dari sanksi Barat terhadap Russia dan terputusnya rantai pasokan adalah masalah penting yang dihadapi ekonomi global.

Wang mengatakan, Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo telah mengadakan dua kali pembicaraan via telepon dan mencatatkan konsensus penting.