Tiongkok: Aktivis Demokrasi Coba Ciptakan Revolusi

HONG KONG - Tiongkok menuduh aktivis demokrasi di Hong Kong mencoba memulai revolusi setelah memperingatkan bahwa beberapa kampanye untuk pemilihan pendahuluan baru-baru ini mungkin telah melanggar undang-undang keamanan baru yang diberlakukan terhadap kota tersebut.

Tudingan oleh kantor penghubung yang mewakili pemerintah Tiongkok di Hong Kong itu secara dramatis meningkatkan risiko penuntutan untuk partai-partai oposisi dan tokoh-tokoh terkemuka.

Lebih dari 600.000 warga Hong Kong ternyata pada akhir pekan memilih calon untuk pemilihan legislatif mendatang meskipun ada peringatan dari pejabat pemerintah bahwa pemilihan itu dapat melanggar undang-undang baru Beijing.

Jajak pendapat untuk badan legislatif terpilih kota akan berlangsung pada September mendatang. Partai-partai pro-demokrasi sangat ingin menggunakan kemarahan publik yang semakin meningkat terhadap pemerintahan Beijing yang semakin otoriter, untuk memenangkan mayoritas dalam sebuah majelis yang selalu dikuasai partai-partai pro-kemapanan.

Kendali di majelis dapat memberi mereka kemampuan lebih besar untuk menunda anggaran dan legislasi, salah satu dari sedikit taktik yang dibiarkan terbuka bagi kubu oposisi. Namun dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin (13/7) malam, kantor penghubung menggambarkan pemilu tersebut sebagai provokasi serius terhadap sistem pemilihan saat ini dan kampanyenya merupakan pelanggaran Pasal 22 undang-undang keamanan.
Halaman Selanjutnya....