Tiongkok: Aktivis Demokrasi Coba Ciptakan Revolusi

HONG KONG - Tiongkok menuduh aktivis demokrasi di Hong Kong mencoba memulai revolusi setelah memperingatkan bahwa beberapa kampanye untuk pemilihan pendahuluan baru-baru ini mungkin telah melanggar undang-undang keamanan baru yang diberlakukan terhadap kota tersebut.

Tudingan oleh kantor penghubung yang mewakili pemerintah Tiongkok di Hong Kong itu secara dramatis meningkatkan risiko penuntutan untuk partai-partai oposisi dan tokoh-tokoh terkemuka.

Lebih dari 600.000 warga Hong Kong ternyata pada akhir pekan memilih calon untuk pemilihan legislatif mendatang meskipun ada peringatan dari pejabat pemerintah bahwa pemilihan itu dapat melanggar undang-undang baru Beijing.

Jajak pendapat untuk badan legislatif terpilih kota akan berlangsung pada September mendatang. Partai-partai pro-demokrasi sangat ingin menggunakan kemarahan publik yang semakin meningkat terhadap pemerintahan Beijing yang semakin otoriter, untuk memenangkan mayoritas dalam sebuah majelis yang selalu dikuasai partai-partai pro-kemapanan.

Kendali di majelis dapat memberi mereka kemampuan lebih besar untuk menunda anggaran dan legislasi, salah satu dari sedikit taktik yang dibiarkan terbuka bagi kubu oposisi. Namun dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Senin (13/7) malam, kantor penghubung menggambarkan pemilu tersebut sebagai provokasi serius terhadap sistem pemilihan saat ini dan kampanyenya merupakan pelanggaran Pasal 22 undang-undang keamanan.

Pasal 22 menegaskan pelanggaran bagi menumbangkan kekuatan negara, juga melarang campur tangan dan penghalang serius dari pemerintah pusat dan Hong Kong, atau tindakan apa pun yang menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal.

Tumpas Demonstrasi

Pernyataan kantor penghubung juga menunjuk Benny Tai, seorang aktivis demokrasi terkemuka yang memainkan peran utama dalam mengorganisir primer. "Tujuan geng Benny Tai dan kubu oposisi adalah merebut kekuasaan untuk memerintah Hong Kong, dengan upaya sia-sia untuk meluncurkan revolusi warna versi Hong Kong," kata kantor itu.

Revolusi warna adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gerakan protes populer di seluruh dunia yang entah menyapu pemerintah dari kekuasaan.

Tai, seorang profesor hukum, sebelumnya telah dipenjara karena keterlibatannya dalam protes damai pro-demokrasi pada 2014. Pada Selasa (14/7), surat kabar Apple Daily menerbitkan sebuah kolom oleh Tai di mana ia memuji pemilihan pendahuluan.

"Ancaman dari yang kuat, tidak menghalangi puluhan ribu warga untuk keluar dan memberikan suara," tulis dia. "Mereka tidak menyerah pada tekad untuk mengejar demokrasi dan hak pilih universal," tambah dia.

Hong Kong telah menyaksikan gelombang demonstrasi pro-demokrasi selama dekade terakhir. Namun tahun lalu kota itu dikejutkan oleh protes keras selama tujuh bulan berturut-turut.

Sebagai tanggapan dari demonstrasi itu, Beijing memberlakukan hukum keamanannya dalam upaya untuk mengakhiri semua kerusuhan. Undang-undang ini melewati legislatif Hong Kong dan isinya dirahasiakan sampai undang-undang tersebut diberlakukan pada akhir bulan lalu, namun isinya menargetkan subversi, hasutan, terorisme dan kolusi asing dengan ancaman hukuman seumur hidup di penjara. AFP/I-1