Tim Gabungan Harus Mampu Mengungkap Pelaku

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa saat ini dirinya tinggal mengawasi kinerja tim gabungan dalam mengusut teror terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Urusan saya mengawasi agar itu segera memonitor, mengawasi agar itu masalah ini segera selesai," kata Presiden Jokowi di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (14/1).

Presiden pun menampik pembentukan tim gabungan ini dibentuk karena jelang debat capres dan cawapres pada17 Januari 2019. Menurutnya, tim dibentuk atas rekomendasi dari Komnas HAM.

"Seingat saya, 21 Desember sudah keluar rekomendasi itu. Hati-hati rekomendasi dari Komnas HAM kepada Polri agar dibentuk tim investigas atau tim gabungan agar masalah itu selesai yang terdiri dari KPK, Polri dan para pakar," ucap Presiden.

Meski begitu, Presiden menjelaskan bahwa setiap kasus harus ada bukti-bukti awal yang komplit. "Saya itu bagian ngejar-ngejar saja, bagian mengawasi. Harus selesai, cepat selesai, itu aja tugas saya," tutup Presiden.

Diketahui, Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim gabungan untuk mengusut teror terhadap pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diharapkan dengan dibentuknya tim gabungan, serangkaian kasus teror mulai dari teror terhadap pimpinan KPK dan teror terhadap salah satu penyidiknya, Novel Baswedan bisa terungkap.

Selain soal pembentukan tim gabungan, agenda Presiden Jokowi pada Senin cukup padat, seperti menemu para perangkat desa di Senayan, berbicara lewat video call dengan Presiden RI ke-3, BJ Habibie yang tengah dirawat di Jerman, dan juga menggelar rapat terbatas di Istana membahas rehabilitasi pascagempa di NTB.

Empat Hal

Dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden, Jokowi mengungkapkan empat hal terkait peningkatan kesiagaan menghadapi bencana. Pertama, rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana seperti di Lombok (Nusa Tenggara Barat), Palu dan Donggala (Sulawesi Tengah), Banten dan Lampung.

"Saya ingin ingatkan kepada kita semuanya terutama Kepala BNPB yang baru agar yang berkaita rehabilitasi, rekonstruksi betul-betul dikawal implementasinya agar bisa segera diselesaikan, terutama yang di NTB lalu Sulteng, Lampung dan Banten," kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantarnya.

Kedua, lanjut Presiden yang berkaitan dengan sistem peringatan dini. Menurut Presiden, ini agar segera dievaluasi dan dilakukan pengecekan dan pengujian di lapangan agar pengorganisasi sistem peringatan dini betul-betul pada posisi yang baik. "Jadi, rakyat bisa tahu, sehingga korban yang ada bisa kita hilangkan dan minimalkan," ujar Presiden.

Sementara, ketiga yang berkaitan dengan edukasi kebencanaan. "Saya ingin agar diakhir bulan ini bisa dimulai, baik di Kemendikbud juga di masyarakat dan saya ingin ini trus digerakan semua daerah terutama di daerah-daerah rawan bencana," jelas Presiden.

Terakahir, Presiden mengingatkan terkait manajemen kesiapan kebencanaan. Menurut Presiden, kesiapan manajemen kebencanaan harus betul- betul terkoordinasi antar lembaga terkait.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo mengatakan bahwa manajemen kesiapan bencana harus dioptimalkan dan disusun secara detail. Bahkan, BNPB sudah merumuskan sebuah program terkait dengan masalah gelar alat deteksi dini terutama yang berhubungan dengan tsunami dan patahan lempeng.

"Kami juga tadi pagi sudah mengundang sejumlah lembaga yang berhubungan dengan penyiapan early warning system. Kenapa sekarang ini banyak alat-alat itu tidak berfungsi, karena sebagian hilang," kata Doni usai ratas. fdl/AR-3