Tiga Pimpinan Baru MPR

Penambahan tiga pimpinan diperkirakan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga tinggi negara. Apalagi, masa kerja mereka tinggal 1,5 tahun lagi. Penambahan pemimpin MPR justru hanya akan menambah beban negara. Akibat penambahan, minimal negara harus mengeluarkan anggaran sebesar 39,1 miliar rupiah untuk MPR.

Publik sangat menyayangkan banyaknya uang negara yang terbuang sebagai dampak bertambahnya pimpinan MPR tersebut, terlebih tugas utama dari pimpinan MPR hanya menyosialisasikan empat pilar negara. Anggaran untuk sosialisasi empat pilar tahun 2018 saja sudah besar sekali, yakni 437,5 miliar rupiah. Uang negara semakin tersedot setelah Presiden Joko Widodo meningkatkan status Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dari unit kerja menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, setingkat kementerian.

Terlepas dari pro dan kontra, tiga pimpinan MPR diharapkan mampu memperkuat tugas lembaga, terlebih negeri ini sedang dalam menghadapi tahun politik, pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. DPR dan MPR sejak awal memang nyaris selalu disibukkan dengan kompromi-kompromi terkait kepentingan bagi-bagi kekuasaan.

Ini mulai dari diborongnya habis kursi pimpinan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), hingga perjuangan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendapat jatah kursi pimpinan yang baru terwujud setelah cairnya koalisi pilpres. Ini termasuk menyeberangnya Partai Golkar dan PAN ke partai pendukung pemerintah.

Publik tidak ingin masa kerja yang hanya tinggal 1,5 tahun lagi itu hanya habis untuk urusan-urusan internal parpol, kepentingan kelompok dan kepentingan individu masing-masing pimpinan MPR. Apalagi semua pimpinan MPR itu berasal dari unsur pimpinan partai politik. Jangan sampai jabatan pimpinan MPR ini hanya dijadikan sebagai sarana memakai uang negara untuk perjalanan ke daerah- daerah guna memperkuat posisi politik mereka di hadapan konstituen dan kepentingan 2018 dan 2019.
Halaman Selanjutnya....