Tidak Akan Dipakai Pemerintah

Dia menyebut dana diambil sebagian sebanyak 10 persen dari saldo JHT-nya untuk keperluan persiapan pensiun. Dana bisa diambil juga 30 persen dari saldo JHT-nya untuk keperluan pengambilan rumah.
"Pengambilan JHT sebagian paling banyak satu kali selama menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

Uji Materi
Lebih jauh, Ida menyebut pemerintah menghormati adanya pihak yang mengajukan uji materi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ke Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, langkah tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin UUD 1945 dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

"Pemerintah menghormati upaya uji materi Permenaker 2/2022," terangnya.

Mengingat Permenaker 2/2022 telah diundangkan maka Kemnaker memiliki kewajiban konstitusional melaksanakan Permenaker 2/2022 hingga ada keputusan MA yang memutuskan sebaliknya. Dia menegaskan pelaksanaan Permenaker 2/2022 yang mulai berlaku 4 Mei 2022 nanti bukan untuk kepentingan pemerintah atau BPJS Ketenagakerjaan.

"Permenaker ini semata-mata untuk memperkuat pelaksanaan program JHT sehingga manfaatmya dapat dirasakan secara optimal oleh peserta yaitu pekerja/buruh, " tandasnya.