Tentara Kembali Tembaki Demonstran Antikudeta

YANGON - Pasukan militer kembali menembaki para demonstran antikudeta di Myanmar pada Rabu (7/4) hingga menewaskan sekitar 13 orang dan puluhan orang lainnya terluka. Penembakan terjadi di Kota Kale dan Kota Bago.

Laman berita Myanmar Now melaporkan korban tewas akibat tembakan tentara di Kale mencapai 11 orang. Sementara korban tewas di Kota Bago mencapai 2 orang.

Selain penembakan juga dilaporkan terdengar sebanyak 7 ledakan kecil di gedung-gedung pemerintah, rumah sakit militer dan sebuah pusat perbelanjaan di Kota Yangon serta sebuah pabrik garmen milik Tiongkok telah dibakar.

"Gerakan pembangkangan sipil ini telah menghancurkan Myanmar," demikian pernyataan Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta di negara yang dulu bernama Burma itu.

Berdasarkan penghitungan oleh sebuah kelompok advokasi bernama Association for Political Prisoners (AAPP), sejak terjadinya kudeta pada 1 Februari lalu, sudah ada lebih dari 580 orang tewas akibat aksi penumpasan dengan kekerasan oleh pasukan keamanan di Myanmar.

Tanggap Internasional

Menanggapi situasi kemelut di Myanmar, Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, pada Rabu menyatakan bahwa saat ini Inggris dan masyarakat internasional tengah berupaya keras menyelesaikan krisis Myanmar.

Pernyataan Menlu Raab itu dilontarkan setelah ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pada Rabu.

Sementara itu Menlu Retno menyatakan bahwa saat bertemu dengan Menlu Raab keduanya membahas soal bagaimana Inggris dan masyarakat internasional dapat mendukung upaya Asia Tenggara untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.
Sebelumnya Indonesia termasuk di antara beberapa negara Asia Tenggara yang mendorong pembicaraan tingkat tinggi tentang Myanmar.

Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sudah terlebih dahulu memberlakukan atau memperketat sanksi terhadap para jenderal dan jaringan monopoli bisnis pejabat militer Myanmar.

Selain itu Uni Eropa pun sedang bersiap untuk menjatuhkan sanksi kolektif pada militer Myanmar dengan menarget kepentingan bisnisnya," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, di hadapan anggota parlemen di Paris. "Kami akan menambahkan sanksi ekonomi di seluruh negara Uni Eropa terhadap entitas ekonomi yang terkait dengan tentara Myanmar sehingga (sanksi) dapat diterapkan dengan sangat cepat," imbuh Menlu Prancis itu.

Sedangkan Russia yang menunjukkan dukungan kepada dewan militer yang berkuasa di Myanmar, pada Selasa (6/4) mengatakan bahwa langkan negara-negara Barat yang menerapkan sanksi pada junta militer berisiko memicu perang saudara di negara itu. DW/Ant/AFP/I-1