Tenaga Kerja Asing

Turn key Project ini mengatur, Tiongkok akan berinvestasi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja mereka. Turn key Project inilah yang kemudian ditantadatangani pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Turn key Project ini juga merupakan konsep Tiongkok dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sangat besar, mencapai lebih dari 1,5 miliar jiwa.

Yang menjadi poin penting kita saat ini bukan soal masuknya TKA asal Tiongkok. Apalagi masuknya TKA itu hasil kesepakatan bilateral Indonesia-Tiongkok. Lebih penting dari itu, bagaimana pemerintah terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kedua kebijakan tersebut bakal meredam polemik dan silang pendapat tentang anggapan membanjirnya TKA, dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Alasan pemerintah mempekerjakan TKA antara lain karena fakta, mayoritas pekerja buruh Indonesia berpendidikan rendah. Kita tidak bisa bersaing karena 60 persen buruh lulusan SMP.

Guna mengurangi kebergantungan pada TKA itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Salah satunya dengan memanfaatkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA. Apalagi tiap tahun, ada dana kompensasi sebesar 1,4 triliun rupiah.

Kita berharap isu TKA yang berkembang belakangan tidak dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi isu itu diangkat tanpa argumentasi yang jelas dan bertentangan dengan fakta di lapangan. Isu itu harus diredam apalagi dikaitkan Pilkada Serentak 2018 dan Pemliu 2019, serta Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Maret 2018. Perlu ada kehati-hatian dalam merespons persoalan tersebut. Apalagi Indonesia juga menjadi negara pengirim buruh migran terbesar dunia, terutama ke wilayah Timur Tengah.