Tenaga Kerja Asing

Sebanyak 150 ribu buruh dari Jabodetabek, Serang, Karawang, dan Purwakarta berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/4), dalam rangka merayakan May Day (Hari Buruh Internasional) 2018. Salah satu tuntutan mereka penolakan terhadap tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar asal Tiongkok.

Isu masukannya TKA asal Tiongkok ini kembali marak dan mencuat lewat sosial media. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 10 juta atau hampir setara penduduk DKI Jakarta. Tetapi isu ini bukan pertama. Saat pembangunan pabrik semen di Bayah, Banten, dan peresmian PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, isu TKA asal Tiongkok sempat ramai dibicarakan.

Hasil investigasi Ombudsman Juni-Desember 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, menjadikan isu TKA ini semakin sensitif. Apalagi Ombudsman menemukan adanya ketidaksesuaian data TKA imilik pemerintah dan temuan lapangan.

Ombudsman menemukan, TKA yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok. Mereka bekerja di proyek investasi yang dibawa negeri tirai bambu tersebut. Sebagian besar unskilled labor, menjadi buruh kasar seperti sopir. Tetapi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengklaim, hingga akhir 2017, total TKA sekitar 85 ribu. Sedangkan,jumlah total TKA Tiongkok hanya 24 ribu. TKA di Indonesia biasanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari persyaratan investasi asing ke dalam negeri.

Banyaknya TKA asal Tiongkok sebenarnya berawal dari kesepakatan investasi Tiongkok di Indonesia melalui sistem Turn key Project Management, sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan Tiongkok kepada Indonesia dengan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli), didatangkan dari Tiongkok.

Turn key Project ini mengatur, Tiongkok akan berinvestasi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja mereka. Turn key Project inilah yang kemudian ditantadatangani pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Turn key Project ini juga merupakan konsep Tiongkok dalam menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sangat besar, mencapai lebih dari 1,5 miliar jiwa.

Yang menjadi poin penting kita saat ini bukan soal masuknya TKA asal Tiongkok. Apalagi masuknya TKA itu hasil kesepakatan bilateral Indonesia-Tiongkok. Lebih penting dari itu, bagaimana pemerintah terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kedua kebijakan tersebut bakal meredam polemik dan silang pendapat tentang anggapan membanjirnya TKA, dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Alasan pemerintah mempekerjakan TKA antara lain karena fakta, mayoritas pekerja buruh Indonesia berpendidikan rendah. Kita tidak bisa bersaing karena 60 persen buruh lulusan SMP.

Guna mengurangi kebergantungan pada TKA itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Salah satunya dengan memanfaatkan Dana Kompensasi Penggunaan TKA. Apalagi tiap tahun, ada dana kompensasi sebesar 1,4 triliun rupiah.

Kita berharap isu TKA yang berkembang belakangan tidak dipolitisasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi isu itu diangkat tanpa argumentasi yang jelas dan bertentangan dengan fakta di lapangan. Isu itu harus diredam apalagi dikaitkan Pilkada Serentak 2018 dan Pemliu 2019, serta Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Maret 2018. Perlu ada kehati-hatian dalam merespons persoalan tersebut. Apalagi Indonesia juga menjadi negara pengirim buruh migran terbesar dunia, terutama ke wilayah Timur Tengah.