Tenaga Kerja Asing

Sebanyak 150 ribu buruh dari Jabodetabek, Serang, Karawang, dan Purwakarta berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/4), dalam rangka merayakan May Day (Hari Buruh Internasional) 2018. Salah satu tuntutan mereka penolakan terhadap tenaga kerja asing (TKA) buruh kasar asal Tiongkok.

Isu masukannya TKA asal Tiongkok ini kembali marak dan mencuat lewat sosial media. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, 10 juta atau hampir setara penduduk DKI Jakarta. Tetapi isu ini bukan pertama. Saat pembangunan pabrik semen di Bayah, Banten, dan peresmian PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, isu TKA asal Tiongkok sempat ramai dibicarakan.

Hasil investigasi Ombudsman Juni-Desember 2017 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau, menjadikan isu TKA ini semakin sensitif. Apalagi Ombudsman menemukan adanya ketidaksesuaian data TKA imilik pemerintah dan temuan lapangan.

Ombudsman menemukan, TKA yang paling banyak masuk ke Indonesia berasal dari Tiongkok. Mereka bekerja di proyek investasi yang dibawa negeri tirai bambu tersebut. Sebagian besar unskilled labor, menjadi buruh kasar seperti sopir. Tetapi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri mengklaim, hingga akhir 2017, total TKA sekitar 85 ribu. Sedangkan,jumlah total TKA Tiongkok hanya 24 ribu. TKA di Indonesia biasanya menjadi bagian tidak terpisahkan dari persyaratan investasi asing ke dalam negeri.

Banyaknya TKA asal Tiongkok sebenarnya berawal dari kesepakatan investasi Tiongkok di Indonesia melalui sistem Turn key Project Management, sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan Tiongkok kepada Indonesia dengan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materiil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan tenaga (kuli), didatangkan dari Tiongkok.
Halaman Selanjutnya....