Temuan BPK: Pemborosan Anggaran Pemprov DKI sampai Rp 7 M, Dipakai untuk Apa?

"Bila dilihat dari proses penunjukan di atas, maka seharusnya PPK (pejabat pemberi kebijakan) dapat mengutamakan dan memilih penyedia jasa sebelumnya yang mengadakan produk sejenis dan stok tersedia namun dengan harga yang lebih murah," tulis BPK.

Pemeriksaan BPK tersebut menemukan bahwa PT NPN yang menawarkan harga alat tes yang lebih rendah sebenarnya sanggup untuk menyediakan 90.000 unit alat tes.

Selanjutnya, BPK menyebut bahwa uang senilai Rp 1.190.908 bisa dihemat jika Pemprov DKI membeli di tempat yang menjual alat tes dengan harga murah.

Temuan berikutnya yaitu pemborosan anggaran dalam pengadaan masker medis N95.

Hal serupa dilakukan dengan pengadaan alat rapid test di mana harga masker yang ditawarkan pertama kali dibandingkan harga masker yang dibeli selanjutnya.
Halaman Selanjutnya....