Tantangan PLN Kian Berat

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membukukan kinerja positif pada 2021. Efisiensi dan inovasi di berbagai lini bisnis melalui program transformasi yang sejalan dengan gerakan transformasi BUMN sejak April 2020 membuat neraca keuangan perusahaan itu aman meskipun di tengah masa sulit akibat Covid-19.

Hanya saja, pada 2022, PLN akan menghadapi tantangan lebih berat, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar, biaya bunga dan volatilitas kurs serta kondisi oversupply. Dalam dua tahun terakhir, PLN berhasil mengupayakan penjadwalan ulang atau rescheduling masuknya Independent Power Producer (IPP) yang menjadi 2022 dari 2021. Tentu saja hal ini menimbulkan tekanan arus kas pembayaran IPP akibat adanya take or pay (TOP).

Terkait kinerja 2021, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan perusahaan menjalankan transformasi sehingga membuatnya makin sehat dan bisa bergerak lebih lincah dalam memberikan pelayanan kelistrikan kepada pelanggan dan mampu merespons berbagai peluang bisnis. "Dampaknya sangat positif terhadap kinerja perseroan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (24/5).

Transformasi, terang Darmawan, berhasil meningkatkan penjualan tenaga listrik pada 2021 sebesar 5,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya meskipun Indonesia terdampak pandemi luar biasa yang mengakibatkan ekonomi melambat. Pertumbuhan listrik yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen menjadi bukti keberhasilan inovasi dan efisiensi sehingga penjualan listrik meningkat sebesar 13,96 triliun rupiah menjadi 288,86 triliun rupiah.

Sejak peluncuran transformasi, PLN melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penjualan jumlah pelanggan meningkat dari 79,0 juta pada tahun 2020, menjadi 82,5 juta pelanggan pada 2021. Hal tersebut sejalan dengan bertambahnya daya tersambung pelanggan dari 143.159 megavolt ampere (MVA) pada tahun 2020, menjadi 151.985 MVA pada 2021.

Berkat transformasi tersebut, PLN membukukan pendapatan kotor (EBITDA) pada 2021 sebesar 89,17 triliun rupiah atau naik 2,9 persen dibandingkan 2020 (yoy). Kenaikan EBITDA sejalan kenaikan laba bersih menjadi 13,17 triliun rupiah dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,99 triliun rupiah.

Beban APBN

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radi, mengatakan meskipun kinerja perusahaan plat merah itu positif, beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kian berat. Sebab, sejak 2017 tak ada kenaikan tarif listrik. Padahal, variabel pembentuk tarif listrik telah naik.

Diakuinya, tidak adanya penyesuaian tarif tak berdampak bagi PLN. Namun, hal itu justru membebani APBN. Sebab, pemerintah harus membayar kompensansi itu ke PLN apabila BUMN itu menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian. Pada 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai 24,6 triliun rupiah.

Fahmy mengatakan untuk mengurangi beban APBN tersebut, tarif listrik memang perlu disesuaikan. Hanya saja, penyesuaian struktur tarif listrik itu harus dirombak untuk mencapai keadilan. Penetapan tarif listrik nonsubsdi hampir semuanya sama pada semua golongan, baik pelanggan rumah tangga maupun bisnis sebesar 1.444,70 rupiah per kWh. "Penetapan tarif listrik harus menganut prisip tarif progresif pada setiap golongan yang berbeda," pungkasnya.