Tanah Subur Dijadikan Beton, Tanah Rawa Dipaksa Jadi Lahan Pertanian

Selain itu, jangan ada kompromi pada pelaku atau pebisnis besar yang menguasai pasar, seperti mafia perberasan, dan mafia minyak. Pemerintah juga jangan melupakan keberpihakan terhadap petani, dengan peningkatan efesiensi, subsidi, dan kebijakan afirmasi pada petani agar mereka dapat menikmati keuntungan. Bulog pun harus diberdayakan menjadi badan yang lebih kuat dan bersih.

Untungkan Kelompok Tertentu

Sementara itu, Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Badiul Hadi, menegaskan alih fungsi lahan ini hanya menguntungkan kelompok tertentu yang ingin mengambil untung dari buruknya tata kelola lahan.

Dia tegaskan bahwa fenomena konversi lahan ini sangat ironi karena terjadi di tengah meningkatnya impor pangan yang mana anggarannya bersumber dari utang. "Kita sebenarnya membutuhkan tambahan luas lahan, ini justru dikurangi (dialihkan ke properti)," kata Badiul. Alih fungsi lahan menunjukkan lemahnya penegakan aturan/regulasi dan pengawasan dalam tata ruang wilayah. Meskipun sudah ada kebijakan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, misalnya melalui peraturan pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Kebijakan ini sering kali lemah diimplementasikan, sering kali lemah dan mudah ditembus oleh pengembang," tegas Badiul. Kondisi yang memprihatinkan juga adalah pembebasan lahan sering merugikan rakyat (dalam tekanan ekonomi) petani dipaksa menjual lahannya dengan harga rendah. Dengan menghentikan alih fungsi lahan sawah secara masif seperti di PIK bukan hanya soal penegakan regulasi, tetapi juga merevitalisasi ekonomi pedesaan dan pendekatan inisiatif bagi petani agar lahan sawah tetap produktif.
Halaman Selanjutnya....