Taliban Umumkan Pemerintahan Sementara

KABUL - Taliban pada Selasa (7/9) mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan. Susunan kabinet tersebut sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh veteran garis keras dari era '90-an dan era pertempuran melawan koalisi pimpinan Amerika selama 20 tahun terakhir.

Langkah yang diambil Taliban tersebut diyakini hampir tidak mungkin mendapat dukungan internasional, yang sangat dibutuhkan para pemimpin baru ini untuk mencegah kekacauan ekonomi di negara tersebut.

Sirajuddin Haqqani diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, salah satu posisi kunci di dalam kabinet. Haqqani masuk dalam daftar orang paling dicari oleh Biro Penyidik Federal Amerika Serikat (FBI) karena ia mengepalai jaringan Haqqani yang paling ditakuti dan dinilai melakukan banyak serangan mematikan dan penculikan.

FBI menjanjikan hadiah sebesar lima juta dollar AS bagi siapa pun yang dapat memberitahu keberadaannya, di mana ia diyakini masih menyandera setidaknya satu warga Amerika Serikat (AS).

Pengumuman penunjukkan anggota-anggota kabinet pemerintah Afghanistan ini muncul beberapa jam setelah Taliban melepaskan tembakan ke udara untuk membubarkan pengunjuk rasa di Ibu Kota Kabul dan menangkap beberapa wartawan.

Ini merupakan tindakan kedua dalam waktu kurang dari satu pekan, bagian dari strategi yang digunakan untuk membubarkan demonstrasi.

Anggota kabinet pemerintah Afghanistan ini sebagian besar berasal dari kelompok etnis Pashtun yang dominan, dan kurang mewakili kelompok-kelompok etnis lain yang tampaknya tidak akan menimbulkan simpati dari luar negeri.

Sebanyak 80 persen anggaran Afghanistan berasal dari komunitas internasional. Krisis ekonomi yang telah berlangsung lama, dilaporkan telah semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir ini.

Hampir setiap hari penerbangan dari Qatar datang membawa bantuan kemanusiaan, tetapi kebutuhan warga memang sangat besar dan Taliban hampir tidak mampu melakukan isolasi.

"Daftar penunjukan kabinet itu bersifat sementara," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.

Sejak mengambil alih Afghanistan pada 15 Agustus lalu, Taliban tidak menunjukkan isyarat bahwa mereka akan mengadakan pemilu. Sebelumnya Taliban juga telah menunjuk Mullah Hasaan Akhund sebagai perdana menteri sementara. Mullah sempat memimpin pemerintahan di Kabul selama tahun-tahun terakhir Taliban berkuasa.

Sedangkan Mullah Abdul Ghani Baradar, yang memimpin perundingan dengan AS dan menandatangani perjanjian yang memicu penarikan pasukan asing dari negara itu, akan menjadi salah satu dari dua wakil Akhund.

Pernyataan Kebijakan

Sementara itu sebuah pernyataan kebijakan yang menyertai pengumuman kabinet itu berupaya menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan oleh negara-negara tetangga Afghanistan dan seluruh dunia. Namun, pernyataan tersebut tak cukup menghilangkan kekhawatiran kaum perempuan yang tidak mendapat satu posisi pun di kabinet.

"Pesan kami kepada tetangga-tetangga kami di kawasan dan dunia adalah wilayah Afghanistan tidak lagi akan digunakan untuk menyerang negara mana pun," tegas pernyataan itu.

Pernyataan itu menyerukan kepada para diplomat asing, kedutaan besar, konsulat dan organisasi-organisasi kemanusiaan untuk kembali ke Afghanistan.

"Kehadiran mereka dibutuhkan negara kami," imbuh pernyataan itu. VoA/I-1